Nyaris Sepertiga Anggaran Pendidikan 2027 Rp820,9 Triliun Mengalir ke Program MBG
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RA
EKONOMI
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu dukungan yang diminta yakni mempermudah proses perizinan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Hal tersebut disampaikan Tito dalam rapat koordinasi bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dan para kepala daerah secara virtual dari Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2026).
Tito mengatakan pemerintah daerah perlu terlibat aktif dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, Kemendagri juga akan memfasilitasi koordinasi antara BGN dan pemerintah daerah.Baca Juga:
"Otomatis, dari Kemendagri mendukung untuk memfasilitasi komunikasi itu. Pemerintah daerah diminta untuk ikut terlibat dalam program makan bergizi gratis," ujar Tito usai rapat.
Tito menyebut telah ada surat edaran yang mengatur dukungan kepala daerah terhadap program MBG. Salah satu poinnya adalah memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan dapur MBG dan penerbitan SLHS.
Dia meminta gubernur, bupati, dan wali kota memastikan perangkat daerah terkait ikut membantu proses tersebut. Dinas Kesehatan, misalnya, diminta berperan dalam pemenuhan SLHS bagi SPPG.
"Saya juga sudah menyampaikan saya FU dengan SE, di antaranya adalah untuk kepala daerah, seluruh Gubernur, Bupati, Wali Kota ya, memberikan kemudahan masalah perizinan termasuk mengklasifikasikan para perangkat daerahnya yang terkait, dari Dinas Kesehatan, pemenuhan SLHS," kata Tito.
Selain persoalan perizinan, Tito meminta Dinas Pendidikan di masing-masing daerah ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG. Dinas Pendidikan juga diminta mendata anak-anak yang menjadi penerima manfaat program tersebut.
Sementara Dinas Kesehatan daerah diarahkan untuk mengawasi pemenuhan SLHS pada SPPG yang beroperasi di wilayah masing-masing.
Tito menilai keberhasilan program MBG juga berkaitan dengan indikator kinerja pemerintah daerah, termasuk upaya meningkatkan status gizi masyarakat dan menekan angka stunting.
"Karena program bukan hanya untuk meningkatkan gizi, dan mencegah stunting," ujarnya.
Di sisi lain, Kepala BGN Sudaryono menegaskan pihaknya ingin memastikan tidak ada lagi kasus keracunan yang berkaitan dengan program MBG.
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RA
EKONOMI
BANDA ACEH Polda Aceh bersama TNI menggelar apel kesiapan pengamanan peringatan Hari Damai Aceh 2026 di depan Masjid Raya Baiturrahman,
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh membagikan 6.000 bendera Merah Putih kepada masyarakat untuk menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke81
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyaksikan penyampaian pidato Presiden RI Prabowo Subianto terkait R
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyaks
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti menjelaskan rencana pembelajaran bahasa asing sejak kelas
NASIONAL
JAKARTA Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej mengungkapkan pemerintah tengah menyusun Rancangan U
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengukuhkan 74 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) P
PEMERINTAHAN
PESISIR SELATAN Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat pemulihan permanen
NASIONAL
ACEH TAMIANG Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat koordinasi dengan Pemer
NASIONAL