Usai Kasus Keracunan, Mendagri Minta Kepala Daerah Permudah Izin Dapur MBG

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu dukungan yang diminta yakni mempermudah proses perizinan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Hal tersebut disampaikan Tito dalam rapat koordinasi bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dan para kepala daerah secara virtual dari Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2026).

Tito mengatakan pemerintah daerah perlu terlibat aktif dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, Kemendagri juga akan memfasilitasi koordinasi antara BGN dan pemerintah daerah.

Baca Juga:

• Siswa SMAN 1 Berastagi Diduga Keracunan usai Santap MBG, Proses Evakuasi Masih Berlangsung

"Otomatis, dari Kemendagri mendukung untuk memfasilitasi komunikasi itu. Pemerintah daerah diminta untuk ikut terlibat dalam program makan bergizi gratis," ujar Tito usai rapat.

Tito menyebut telah ada surat edaran yang mengatur dukungan kepala daerah terhadap program MBG. Salah satu poinnya adalah memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan dapur MBG dan penerbitan SLHS.

Dia meminta gubernur, bupati, dan wali kota memastikan perangkat daerah terkait ikut membantu proses tersebut. Dinas Kesehatan, misalnya, diminta berperan dalam pemenuhan SLHS bagi SPPG.

"Saya juga sudah menyampaikan saya FU dengan SE, di antaranya adalah untuk kepala daerah, seluruh Gubernur, Bupati, Wali Kota ya, memberikan kemudahan masalah perizinan termasuk mengklasifikasikan para perangkat daerahnya yang terkait, dari Dinas Kesehatan, pemenuhan SLHS," kata Tito.

Selain persoalan perizinan, Tito meminta Dinas Pendidikan di masing-masing daerah ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG. Dinas Pendidikan juga diminta mendata anak-anak yang menjadi penerima manfaat program tersebut.

Sementara Dinas Kesehatan daerah diarahkan untuk mengawasi pemenuhan SLHS pada SPPG yang beroperasi di wilayah masing-masing.

Tito menilai keberhasilan program MBG juga berkaitan dengan indikator kinerja pemerintah daerah, termasuk upaya meningkatkan status gizi masyarakat dan menekan angka stunting.

"Karena program bukan hanya untuk meningkatkan gizi, dan mencegah stunting," ujarnya.

Di sisi lain, Kepala BGN Sudaryono menegaskan pihaknya ingin memastikan tidak ada lagi kasus keracunan yang berkaitan dengan program MBG.

Menurut Sudaryono, BGN tengah melakukan perbaikan tata kelola agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan lebih aman dan terkontrol.

"Oleh karena itu, di rapat koordinasi ini kami secara khusus itu kira-kira kalau diintisari-kan adalah kami BGN siap berkolaborasi, siap berkoordinasi dengan semua pihak, terkhusus adalah kepala daerah, termasuk juga masyarakat umum, dan khusus lagi adalah orang tua siswa yang ada di sekolah masing-masing," kata Sudaryono.

Kolaborasi antara BGN, pemerintah daerah, dan sejumlah instansi terkait diharapkan dapat memperkuat pengawasan program MBG sekaligus memastikan makanan yang diterima peserta didik memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi.* (in/dh)

Siswa SMAN 1 Berastagi Diduga Keracunan usai Santap MBG, Proses Evakuasi Masih Berlangsung

Meski Hanya Sayur yang Bau, BGN Wajibkan Seluruh Paket MBG Tak Dikonsumsi

Praperadilan Sempat Ditolak di Jaksel, Lodewyk Pusung Coba Lagi Gugat Status Tersangka di Jakpus

Gandeng Kejagung, Sahroni Yakin BGN Makin Baik di Tangan Sudaryono

Raih Terbaik I Program 3 Juta Rumah, Sumut Dapat Bonus 300 Unit Bedah Rumah dari Kemendagri

Cipayung Plus Jaksel Geruduk BGN dan Kemenhan Hari Ini, Bawa 8 Tuntutan: Desak Prabowo Evaluasi MBG hingga Copot Menhan Sjafrie