Bukan Cuma Jawa, DPD Sebut Julukan Bapak Infrastruktur untuk Jokowi Punya Bukti Nyata di Seluruh Daerah

JAKARTA – Anggota DPD RI/MPR RI Bustami Zainudin menilai penyematan julukan "Bapak Infrastruktur" kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bukan sekadar bentuk penghormatan. Menurutnya, julukan tersebut memiliki dasar yang terlihat dari berbagai pembangunan infrastruktur di Indonesia selama dua periode pemerintahan Jokowi.

Bustami menyampaikan hal itu setelah Ketua DPD RI Sultan B Najamudin memberikan apresiasi terhadap para presiden terdahulu berdasarkan kontribusi dan capaian mereka selama memimpin Indonesia. Apresiasi tersebut disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026, Jumat (14/8/2026).

"Menurut saya, ketika Pak Jokowi disebut sebagai Bapak Pembangunan Infrastruktur Indonesia, itu bukan sekadar memberikan julukan. Ada fakta yang bisa kita lihat dan rasakan di lapangan. Hampir di seluruh daerah, masyarakat merasakan hadirnya pembangunan infrastruktur selama beliau memimpin," kata Bustami, Sabtu (15/8/2026).

Baca Juga:

• Gerindra Rangkum 6 Capaian Positif Prabowo Selama 21 Bulan, dari Ekonomi hingga MBG

Menurut senator asal Lampung tersebut, pembangunan infrastruktur pada era Jokowi tidak hanya berpusat di Pulau Jawa. Sejumlah proyek seperti jalan, jembatan, jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan hingga berbagai infrastruktur lainnya dibangun untuk memperkuat konektivitas antardaerah.

Bustami menilai pembangunan tersebut turut membuka akses ekonomi bagi masyarakat. Infrastruktur dinilai mampu menghubungkan wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau, memperlancar mobilitas, menekan biaya distribusi, serta membuka akses masyarakat terhadap pusat-pusat ekonomi.

"Sebagai anggota DPD yang mewakili daerah, kami melihat sendiri bagaimana pembangunan infrastruktur memberikan perubahan bagi masyarakat. Ada daerah yang sebelumnya sulit dijangkau, kemudian aksesnya terbuka. Ada sentra produksi yang semakin mudah terhubung dengan pasar. Ini adalah warisan pembangunan yang manfaatnya tidak berhenti ketika sebuah pemerintahan berganti," ujarnya.

Ia menegaskan capaian pemerintahan sebelumnya perlu ditempatkan sebagai bagian dari perjalanan pembangunan bangsa. Menurut Bustami, setiap pemerintahan memiliki kebijakan, tantangan, serta hasil pembangunan yang menjadi bagian dari kesinambungan pembangunan nasional.

"Yang paling penting adalah bagaimana karya yang sudah baik dilanjutkan, disempurnakan, dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Pembangunan Indonesia tidak boleh berhenti hanya karena pergantian kepemimpinan. Apa yang sudah menjadi fondasi harus kita rawat dan terus kita kembangkan," tuturnya.

Bustami juga mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia berharap pemerintahan saat ini dapat melanjutkan sekaligus memperkuat pembangunan yang telah dilakukan sebelumnya agar manfaatnya semakin merata di seluruh daerah.

Menurutnya, pembangunan tidak semata-mata dapat dilihat dari angka maupun statistik. Dampak pembangunan juga dapat dirasakan langsung masyarakat melalui infrastruktur yang menunjang aktivitas sehari-hari.

"Bagi kami di daerah, pembangunan itu bukan sekadar angka dan statistik. Pembangunan adalah jalan yang bisa dilalui, jembatan yang menghubungkan, irigasi yang menghidupkan pertanian, pelabuhan yang membuka perdagangan, dan akses yang membuat masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk maju," pungkas Bustami.* (oz/dh)

Baliho Ultah Jokowi Dipertanyakan, LP3HI: Pakai Duit Rakyat atau Bukan?

'Saya Tidak Menyerah', Dokter Tifa Tegaskan Tetap Lawan Kasus Ijazah Jokowi lewat Praperadilan

Soenarko Sebut Kasus Roy Suryo-Dokter Tifa 'Dagelan Hukum', FPP TNI Minta Prabowo Turun Tangan

Praperadilan Jilid IV, Kubu Roy Suryo Minta Hakim Batalkan Status Tersangka hingga Pencekalan

Tempuh Praperadilan Keempat: Roy Suryo Persoalkan Sahnya Tindakan Pencekalan dan Penarikan Paspor

Kejati DKI Minta Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Pertanyakan Wewenang PN Jaksel