MEDAN — Ratusan buruh dari berbagai daerah di Sumatera Utara (Sumut) yang tergabung dalam elemen Exco Partai Buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor DPRD Sumut, Kamis (28/8/2025).
Aksi ini membawa 15 tuntutan utama yang disampaikan secara langsung kepada legislatif daerah.
Ketua Exco Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo, menyampaikan bahwa aksi ini bertujuan agar Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, merespons dan mengakomodasi aspirasi buruh, terutama terkait dengan peningkatan kesejahteraan.
Baca Juga:
"Tuntutan utama kami secara lokal adalah kenaikan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota sebesar 10,5 persen, serta penyediaan perumahan murah dan layak huni bagi para buruh dan keluarganya," ujar Willy dalam orasinya.
Aksi yang berlangsung tertib dan kondusif ini awalnya direncanakan akan digelar di tiga titik, yakni Polda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, dan DPRD Sumut.
Baca Juga:
Namun karena sudah diterima secara langsung oleh Gubernur Bobby Nasution, maka fokus aksi dipusatkan di DPRD Sumut.
"Pak Gubernur sudah menyampaikan komitmen untuk mempertimbangkan kenaikan upah sebesar 10,5 persen, serta menyusun program penyediaan perumahan layak untuk buruh. Kita apresiasi itu," tambah Willy.
Sekretaris Partai Buruh Sumut, Ijon Tuah Hamongan Purba, menyebut aksi ini diikuti oleh buruh dari sejumlah wilayah seperti Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat, Binjai, Batubara, dan Tebing Tinggi.
Elemen yang turut bergabung meliputi berbagai federasi dan konfederasi serikat pekerja nasional, termasuk KSPI, FSPMI, KSPSI AGN, KSBSI, SPN, KPBI, dan Serikat Petani Indonesia (SPI).
"Aksi kami adalah aksi damai. Kami berharap tuntutan ini dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan segera ditindaklanjuti," ucap Ijon.
Para buruh membawa sejumlah spanduk dan poster bertuliskan berbagai aspirasi, seperti "Tolak Upah Murah", "Hapus Outsourcing", dan "Pak Gubsu, Berikan Rumah Layak untuk Buruh".
Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS, Abdul Rahim Siregar, turun langsung menemui massa aksi dan menyampaikan apresiasi terhadap aspirasi yang disuarakan.
Ia berjanji bahwa seluruh poin tuntutan akan dibahas dalam rapat internal DPRD.
"Kami menerima 15 tuntutan ini sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja pemerintah dan DPRD. Aspirasi ini akan kami diskusikan secara serius di forum resmi," ujarnya.
Setelah melakukan audiensi, beberapa perwakilan buruh pun masuk ke dalam Gedung DPRD untuk menyampaikan tuntutan secara lebih rinci.
Aksi kemudian dinyatakan selesai dengan tertib, dan arus lalu lintas di Jalan Imam Bonjol Medan kembali normal.
Daftar 15 Tuntutan Buruh Sumut:
1. Hapuskan outsourcing dan tolak upah murah.
2. Sahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa omnibus law.
3. Naikkan UMP dan UMK 2025 sebesar 10,5%, serta UMSP/UMSK naik 0,5–5% pada 2026.
4. Hentikan PHK, bentuk Satgas PHK.
5. Reformasi pajak ketenagakerjaan: naikkan PTKP, hapus pajak pesangon dan JHT.
6. Sahkan RUU Perampasan Aset.
7. Revisi RUU Pemilu dan redesign sistem Pemilu 2029.
8. Sediakan perumahan murah dan layak untuk buruh.
9. Selesaikan kasus perburuhan yang mandek.
10. Bentuk Deks Ketenagakerjaan di Polda Sumut.
11. Tindak pengacara yang menggelapkan pesangon buruh.
12. Tanggung jawab pemerintah atas kecelakaan kerja.
13. Tindak mafia tanah di PTPN II & Citra Land.
14. Tambah personil PPNS Disnaker Sumut.
15. Laksanakan reforma agraria dan selesaikan konflik agraria.*
(tm/a008)
JAKARTA Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, mengingatkan bahwa aksi demonstrasi yang memanas da
Ekonomi
BOGOR Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara soal desakan agar dirinya mundur dari jabatannya, pasca insiden tewasnya pengemu
Nasional
KARANGSAEM Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Palemahan Kedas (PSBS PADAS) Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, kembali menekankan pentin
Pemerintahan
TAPSEL Masyarakat Kecamatan Sayurmatinggi, Tapanuli Selatan, tengah dihebohkan dengan insiden pelemparan mobil ambulance milik Puskesmas S
Peristiwa
DENPASAR Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa Bali tidak akan mentoleransi perilaku warga negara asing (WNA) yang melanggar atura
Pemerintahan
BLITAR Pemerintah Kota Blitar bersama jajaran Forkopimda Kota Blitar mengikuti Zoom Meeting Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak SeIndones
Berita
JAKARTA Masyarakat dihebohkan dengan isu yang beredar di media sosial mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diklaim mengandung
Ekonomi
PADANG SIDIMPUAN Sebagai bentuk solidaritas, ratusan masyarakat dan pengemudi ojek online (ojol) di Kota Padangsidimpuan menggelar sholat
Nasional
BALI Kericuhan sempat terjadi di sekitar Mapolda Bali pada Sabtu siang, 30 Agustus 2025, setelah massa yang sedang menggelar aksi demonstr
Peristiwa
ACEH PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) melalui brand Smartfren secara resmi memperluas area layanan 4G LTE dan VoLTE di Provinsi
Ekonomi