Komnas HAM: Ada Upaya Pembatasan Informasi Oleh Pemerintah dan Polisi

JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia selama berlangsungnya aksi demonstrasi di sekitar kompleks DPR/MPR RI dalam beberapa hari terakhir.

Salah satu yang disorot adalah pembatasan informasi melalui media sosial dan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan.

Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Putu Elvina, menyatakan bahwa pihaknya mencatat adanya indikasi pengawasan ketat terhadap saluran informasi digital yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan pemerintah.

Baca Juga:

• Sejumlah Artis Korea dan Thailand Sampaikan Dukungan untuk Indonesia di Tengah Aksi Demonstrasi
• Massa Masih Bertahan di Sekitar Mako Brimob Kwitang, Situasi Masih Memanas

"Komnas HAM menemukan ada upaya-upaya pembatasan informasi melalui penggunaan media sosial oleh pemerintah dan polisi," ujar Putu dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (29/8).

Salah satu bentuk pembatasan tersebut adalah pemantauan terhadap akun media sosial yang menyiarkan aksi secara langsung.

Baca Juga:

• MUI dan Jusuf Kalla Imbau Pengunjuk Rasa Jaga Kondusivitas: "Tahan Diri, Hindari Anarki"
• Presiden Prabowo Takziah ke Rumah Duka Affan Kurniawan, Janji Bantuan Hingga Rumah untuk Keluarga

Di samping itu, imbauan dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta kepada lembaga penyiaran agar tidak menayangkan kekerasan secara berlebihan juga dinilai sebagai bentuk pembatasan terhadap hak atas informasi.

Selain soal informasi, Komnas HAM turut menyoroti tindakan pembubaran paksa massa aksi pada pukul 15.00 WIB yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip penggunaan kekuatan sebagaimana diatur dalam Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006 dan Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009.

"Penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap peserta aksi merupakan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi," tegas Putu.

Komnas HAM juga mencatat adanya dugaan kekerasan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa, salah satunya adalah pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, yang meninggal dunia setelah diduga terlindas kendaraan taktis milik Brimob Polri.

Tak hanya itu, ratusan pengunjuk rasa disebut mengalami luka-luka, serta adanya laporan penangkapan dan penahanan yang dilakukan secara tidak proporsional.

Menindaklanjuti situasi ini, Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyampaikan bahwa lembaganya telah membuka saluran pengaduan melalui hotline di nomor 0812-2679-8880.

"Saya kira nomor ini sangat penting untuk disebarluaskan," ujar Anis.

Komnas HAM juga telah membentuk tim pemantau yang disiagakan di sejumlah titik, termasuk di sekitar Polda Metro Jaya dan beberapa rumah sakit tempat para korban dirawat.

"Kami akan terus melakukan pemantauan dan investigasi, termasuk mendatangi rumah sakit dan lokasi kejadian untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak korban," tambah Anis.

Situasi di ibu kota masih terus dipantau secara ketat, dengan berbagai pihak menyerukan agar upaya penanganan aksi dilakukan secara humanis, proporsional, dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.*

(vo/a008)

Sejumlah Artis Korea dan Thailand Sampaikan Dukungan untuk Indonesia di Tengah Aksi Demonstrasi

Massa Masih Bertahan di Sekitar Mako Brimob Kwitang, Situasi Masih Memanas

MUI dan Jusuf Kalla Imbau Pengunjuk Rasa Jaga Kondusivitas: "Tahan Diri, Hindari Anarki"

Presiden Prabowo Takziah ke Rumah Duka Affan Kurniawan, Janji Bantuan Hingga Rumah untuk Keluarga

Tragedi di Makassar: Kantor DPRD Dibakar Massa, Tiga Tewas dan Lima Luka-luka

Pihak Asing Dituding Tunggangi Demo, Ekonom: Murni Karena Rakyat Marah dan Resah Terhadap Kondisi Ekonomi