Tragedi ini memantik kemarahan publik dan menyulut gelombang aksi solidaritas di berbagai wilayah di Indonesia.
Banyak pihak, termasuk aktivis, tokoh masyarakat, dan pengguna media sosial menyerukan keadilan bagi korban serta menuntut transparansi dalam penanganan kasus ini.
Mereka juga menyoroti perlunya reformasi dalam pendekatan aparat terhadap aksi unjuk rasa.
Pernyataan Ahok menjadi refleksi dari meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap respons negara dalam menangani aspirasi publik.
Ia mengajak semua pihak, khususnya wakil rakyat dan eksekutif, untuk lebih terbuka dalam menerima kritik dan segera mencari solusi atas keresahan masyarakat.
"Jangan sampai rakyat semakin merasa tidak punya tempat untuk bersuara. Pemimpin sejati hadir saat rakyat membutuhkan perlindungan dan keadilan," tutup Ahok.*
(bi/a008)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima kunjungan kerja Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di Anjungan La
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penyitaan aset dalam pengembangan kasus dugaan korupsi dan pemerasan terkai
Hukum dan Kriminal
MEDAN Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menetapkan dua orang mantan pejabat Badan Perta
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sejumlah relawan pendukung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tergabung dalam Aliansi Indo
Nasional
JAKARTA Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak memiliki rencana untuk melakukan k
Nasional
BANDUNG Puluhan santri yang tergabung dalam Forum Santri Nusantara (FSN) Bandung Raya mendatangi kediaman anggota DPR RI Atalia Praratya
Peristiwa
JAKARTA Microsoft secara resmi mengumumkan bahwa dukungan untuk sistem operasi Windows 10 akan dihentikan pada hari ini, Selasa (14/10).
Sains & Teknologi
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
Nasional
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pembatalan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN).adsense Dengan k
Ekonomi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan PT Loco Montrado (LCM) sebagai tersangka korporasi dalam perkara duga
Hukum dan Kriminal
