Respons Desakan OHCHR, Kemlu: Setiap Dugaan Pelanggaran Demo Diselidiki

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menegaskan bahwa pemerintah tengah menyelidiki setiap dugaan pelanggaran dalam penanganan demonstrasi secara transparan.

Hal ini disampaikan menyusul sorotan keras dari Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR) terkait tindakan represif aparat dalam sejumlah aksi unjuk rasa yang terjadi sejak akhir Agustus 2025.

"Setiap pelanggaran sedang diselidiki secara transparan," tulis Kemlu RI melalui akun resmi X (dulu Twitter), Rabu (3/9/2025).

Kemlu menyatakan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen penuh terhadap perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara. Meski menegaskan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat dan berkumpul, pemerintah juga menyampaikan penyesalan atas jatuhnya korban dan terjadinya kerusakan dalam gelombang demonstrasi.

"Indonesia menghormati kebebasan berkumpul dan berekspresi, tetapi menyesalkan bahwa unjuk rasa baru-baru ini menyebabkan korban dan kerusakan," lanjut pernyataan tersebut.

Kemlu RI menyebut mekanisme pengaduan dan pemantauan khusus telah disiapkan, dan otoritas akan memastikan adanya penegakan hukum yang adil, serta dukungan terhadap para korban dan keluarga mereka.

Menanggapi pernyataan OHCHR yang meminta investigasi atas dugaan pelanggaran, Kemlu RI menyatakan kesiapannya untuk terlibat secara konstruktif dengan badan PBB tersebut.

"Indonesia siap untuk terlibat secara konstruktif dengan OHCHR untuk terus meningkatkan promosi dan perlindungan hak asasi manusia."

Sebelumnya, juru bicara OHCHR, Ravina Shamdasani, dalam pernyataan video pada Senin (1/9), mengungkapkan keprihatinan atas penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan Indonesia, termasuk Polri dan TNI, dalam menangani demonstran.

Ia meminta agar pemerintah Indonesia melakukan investigasi cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap dugaan pelanggaran HAM, serta mendorong agar penyelesaian dilakukan lewat dialog terbuka, bukan kekerasan.

OHCHR juga menekankan pentingnya kebebasan pers, dan meminta pemerintah menjamin hak media melakukan peliputan secara bebas dan independen.

Gelombang unjuk rasa yang menyebar ke berbagai kota Indonesia sejak pekan lalu dipicu oleh kemarahan publik atas kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI di tengah krisis ekonomi yang membelit rakyat.

Situasi semakin memanas setelah Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, tewas akibat dilindas kendaraan taktis Brimob dalam aksi pada 28 Agustus 2025 di Jakarta. Beberapa wilayah melaporkan adanya bentrok antara massa dan aparat, yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan puluhan luka-luka.

Dengan meningkatnya sorotan internasional dan tekanan dari dalam negeri, publik kini menanti langkah konkret dari pemerintah, termasuk tindak lanjut penyelidikan, pertanggungjawaban aparat, dan jaminan hak asasi manusia bagi para demonstran dan jurnalis di lapangan.*

(cn/j006)