SMSI Serukan Dukungan Demokratisasi, Dorong RUU Perampasan Aset dan Tambahan Wapres Regional

JAKARTA - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyampaikan sikap resmi terhadap dinamika nasional dalam beberapa pekan terakhir.

Pernyataan ini disampaikan melalui keterangan tertulis yang ditandatangani oleh Firdaus selaku Ketua Umum SMSI Pusat dan Makali Kumar sebagai Sekretaris Jenderal, pada Senin (8/9/2025).

Dalam pernyataan tersebut, SMSI menyampaikan empat poin penting yang mencerminkan komitmen organisasi terhadap keutuhan NKRI, penegakan demokrasi, pemberantasan korupsi, dan pemerataan pembangunan nasional.

Baca Juga:

• RUU Perampasan Aset Resmi Masuk Prolegnas Prioritas 2025, DPR Respon Desakan Gerakan 17+8
• DPR Siap Bahas RUU Perampasan Aset Usai RKUHAP Rampung

1. Apresiasi untuk TNI/Polri

Firdaus menyampaikan apresiasi terhadap peran aktif TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika sosial dan politik yang berkembang.

Baca Juga:

• Ratusan Buruh Demo di DPRD Sumut, 15 Tuntutan Menggema
• Mahfud MD: Kritik DPR Boleh, Tapi Jangan Tuntut Pembubaran

"TNI/Polri telah menjalankan tugasnya secara profesional dalam menjaga kondusifitas dan tidak menciptakan persoalan baru yang dapat mengganggu kedaulatan negara," ujar Firdaus.

2. Pers sebagai Pilar Demokrasi

SMSI mengingatkan seluruh pengurus dan anggota agar menjaga integritas dan profesionalisme media sebagai pilar keempat demokrasi, khususnya dalam memberikan edukasi yang objektif dan mencerdaskan publik.

"Keberlangsungan media siber harus dijaga dengan tetap menjalankan fungsi edukasi yang konstruktif dan menjaga nilai-nilai demokrasi," tambahnya.

3. Dukung Pengesahan RUU Perampasan Aset

SMSI juga menyerukan dukungan terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan pemberlakuan pemiskinan koruptor sebagai bentuk keseriusan pemberantasan korupsi.

"Kami mengajak semua pihak, termasuk masyarakat dan pemangku kepentingan, untuk mendorong pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU tersebut," tegas Firdaus.

RUU Perampasan Aset Resmi Masuk Prolegnas Prioritas 2025, DPR Respon Desakan Gerakan 17+8

DPR Siap Bahas RUU Perampasan Aset Usai RKUHAP Rampung

Ratusan Buruh Demo di DPRD Sumut, 15 Tuntutan Menggema

Mahfud MD: Kritik DPR Boleh, Tapi Jangan Tuntut Pembubaran

Demo Ricuh di DPRD Sumut, 39 Orang Diamankan Polisi dan 6 Anggota Kepolisian Terluka

Demo Ricuh di DPR: 15 Orang Diamankan, Termasuk Pelajar!