Wamensesneg: Reformasi Polri Bukan untuk Ganti Kapolri

JAKARTA – Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menegaskan bahwa langkah reformasi Polri yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto bukanlah upaya untuk mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ia meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi dan menunggu proses serta kebijakan lanjutan yang akan diumumkan oleh Presiden.

"Enggak dong, enggak ada (ganti Kapolri)," tegas Juri saat menjawab pertanyaan wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Baca Juga:

• Kemenkopolkam Ultimatum Bersihkan Aparat Terlibat Bandar Narkoba Tanpa Ampun

Juri menjelaskan, pembentukan Komisi Reformasi Polri merupakan kebijakan langsung dari Presiden Prabowo, bukan berasal dari usulan pihak lain.

Ia pun meminta semua pihak bersabar menantikan detail teknis pelaksanaan dan siapa saja yang akan mengisi tim komisi tersebut.

"Kalau Presiden sudah menyampaikan kebijakan, nanti secara teknis seperti apa, ya kita tunggu," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencananya untuk membentuk sebuah komisi independen guna mengevaluasi dan mereformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Langkah ini dinilai sebagai respons terhadap aspirasi masyarakat, khususnya yang disuarakan oleh Gerakan Nurani Bangsa (GNB).

GNB, yang terdiri dari sejumlah tokoh bangsa dan lintas agama, menyampaikan tuntutan reformasi Polri secara langsung kepada Presiden Prabowo dalam sebuah sesi dialog di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Kamis (11/9/2025).

Pertemuan tersebut berlangsung selama lebih dari tiga jam dan dihadiri beberapa menteri dari Kabinet Merah Putih.

Presiden Prabowo menyambut baik masukan tersebut dan menyatakan bahwa pembentukan komisi ini sudah menjadi bagian dari rencana strategis pemerintah untuk memperbaiki institusi kepolisian, memperkuat profesionalisme, serta memulihkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Sementara itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menolak mengomentari beredarnya tiga nama calon Kapolri baru di publik.

Mereka menilai wacana tersebut belum memiliki dasar resmi, terutama karena belum ada surat presiden (surpres) yang dikirim ke DPR terkait pergantian pucuk pimpinan Polri.

Pihak Istana Negara juga telah membantah adanya pengiriman surat pengajuan pengganti Kapolri.

Juri Ardiantoro mempertegas bahwa reformasi institusi tidak harus selalu dikaitkan dengan pergantian jabatan.

"Reformasi itu menyeluruh, bukan soal orang per orang. Ini soal sistem, budaya, dan pelayanan publik yang lebih baik," tandasnya.

Meski belum diumumkan secara resmi, wacana pembentukan Komisi Reformasi Polri mendapat sorotan publik luas.

Banyak pihak berharap komisi ini diisi oleh sosok-sosok independen, berintegritas, dan memiliki rekam jejak kuat dalam reformasi hukum dan tata kelola institusi negara.

Presiden Prabowo pun disebut telah merumuskan konsep reformasi ini sejak menerima masukan dari elemen masyarakat sipil, dan kini tengah menyiapkan langkah-langkah implementatif yang akan segera dijalankan.

Dengan pernyataan resmi dari Wamensesneg, spekulasi pergantian Kapolri setidaknya bisa ditepis.

Kini, perhatian beralih ke siapa saja yang akan duduk di komisi tersebut dan bagaimana agenda reformasi akan dijalankan secara nyata oleh pemerintah.*

(bs/a008)

Tidak Ada Surpres Pergantian Kapolri, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan: Belum Ada Surat ke DPR

Didukung Karier dan Keluarga, Komjen Suyudi Disebut Calon Terkuat Kapolri Baru?

Prabowo Diisukan Kirim Surpres Ganti Kapolri, Ini Kata Wakil Ketua DPR

Gelombang Demo Akhir Agustus 2025: Alarm Keadilan dan Jalan Baru Restorasi Bangsa

Prabowo Siapkan Tim Khusus Evaluasi dan Reformasi Polri

Permenperin 35/2025 Resmi Terbit, Menperin Agus Gumiwang Luncurkan Aturan Baru TKDN dan BMP untuk Dorong Industri Nasional