Sosialisasi di Karangasem, Putri Koster: Mari Tinggalkan Cara Lama Atasi Sampah

KARANGSAEM - Ketua TP PKK Provinsi Bali sekaligus Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) PADAS, Ny. Putri Suastini Koster, mengajak masyarakat untuk meninggalkan cara lama dalam menangani sampah yang hanya mengandalkan sistem "angkut, bawa, buang" ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Ajakan tersebut disampaikan saat kegiatan Sosialisasi Percepatan Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai dan PSBS, yang digelar di dua lokasi di Karangasem, yakni Gedung SP SKB Disdikpora Karangasem dan Wantilan Kantor Camat Kubu, Senin (15/9/2025).

"Sistem lama telah terbukti gagal. Sampah hanya dipindahkan ke TPA, menumpuk selama puluhan tahun seperti di Suwung, menjadi sumber masalah baru bagi kesehatan dan lingkungan," tegas Ny. Putri Koster.

Baca Juga:

• Kowad Kodam IX/Udayana Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Denpasar, Tegaskan Komitmen TNI AD Bersama Rakyat

Solusi: Pisahkan Sampah Sejak dari Sumber

Menurutnya, kunci penyelesaian masalah sampah di Bali terletak pada pemilahan sejak dari sumber. Data menunjukkan, 60% timbulan sampah di Bali berasal dari rumah tangga, dan jika tidak dipilah, akan menimbulkan bau, sulit didaur ulang, dan menjadi ancaman serius.

"Ibu-ibu adalah garda terdepan. Jangan tunggu sampah bercampur. Pisahkan dari rumah, dari sekolah, dari pasar. Itu langkah awal menyelamatkan lingkungan," ujarnya penuh semangat.

Ia juga memperkenalkan konsep PSBS PADAS (Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Palemahan Kedas), yang menekankan tiga langkah utama:

Kowad Kodam IX/Udayana Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Denpasar, Tegaskan Komitmen TNI AD Bersama Rakyat

Wagub Bali Hadiri Penyampaian Pandangan DPRD atas Dua Raperda Strategis KIP dan ASKP

Kapolda Bali Salurkan Bantuan untuk Personel Terdampak Banjir: Wujud Kepedulian dan Solidaritas

Gubernur Bali Serahkan Santunan untuk Keluarga Korban Banjir Bandang

Jaksa Agung ASEAN Teken Deklarasi Sanur Bali, Resmikan Forum Penegakan Hukum Regional

Gubernur Koster Moratorium Izin Alih Fungsi Lahan: Stop Komersialisasi Lahan Produktif di Bali