Heboh Surat Perjanjian MBG di Sleman: Minta Penerima Manfaat Tutup Mulut soal Keracunan

"Menurut saya nggak baik (dirahasiakan). Evaluasi itu bisa dari masyarakat atau organisasi. Kalau dari masyarakat, itu murni tanpa tendensi. Kalau ada kelemahan, ya harus kita akui dan perbaiki," ujar Harda, Sabtu (20/9).

Harda juga menyatakan bahwa fokus utama saat ini seharusnya pada pencegahan kejadian serupa, bukan membungkam penerima manfaat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Sleman, Susmiarta, turut mengaku belum mengetahui keberadaan surat tersebut dan tidak mengetahui siapa yang menyusun isi perjanjiannya.

"Saya belum tahu pihak yang menginisiasi poin-poin kesepakatan itu. Perlu klarifikasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN)," ujarnya singkat.

Sebagai informasi, BGN merupakan pelaksana utama program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program strategis nasional, utamanya untuk menanggulangi stunting dan kekurangan gizi anak-anak sekolah.

Sebelumnya, kasus dugaan keracunan massal MBG telah terjadi di sejumlah daerah, termasuk Banggai, Sulawesi Tengah, dengan ratusan siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG.

Badan Gizi Nasional sempat menyampaikan permintaan maaf atas kejadian tersebut.

Surat yang mengharuskan penerima manfaat "diam" atas insiden keracunan ini memicu reaksi publik dan dianggap kontraproduktif terhadap upaya perbaikan mutu layanan gizi nasional.

5.000 Dapur MBG Fiktif? BGN Buka Suara

Mendagri: Pembangunan SPPG Akan Hidupkan Ekonomi Daerah

569 Siswa Keracunan, Pemerintah Diminta Perbaiki Program Makan Bergizi Gratis

Ulat Ditemukan di Menu MBG SMAN 6 Solo, Sekolah Jokowi Angkat Bicara

Menkeu Purbaya Siap Ambil Alih Dana MBG Jika Tak Terserap: "Daripada Duit Nganggur"

MBG Diusulkan Jadi Uang Tunai, Istana: Program Sekarang Sudah Paling Ideal