Tanggapi Isu DPR Miliki Dapur SPPG, Wakil Ketua Komisi IX: Ya Tidak Apa-Apa

"Yang saya sayangkan adalah ketika pihak yang belum pernah menjalankan operasi di bidang makanan, justru ditugaskan menyiapkan makanan untuk 3.000-4.000 siswa. Itu bukan hal mudah," katanya.

Ia mengibaratkan situasi ini seperti acara hajatan besar yang semestinya ditangani oleh penyedia jasa makanan berpengalaman.

"Kalau punya hajatan untuk ribuan orang, pasti kita pilih katering yang sudah biasa mengelola jumlah besar. Kalau yang belum berpengalaman, ya bisa berantakan tata kelolanya," tambah Charles.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, juga telah menanggapi isu serupa.

Ia menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia, tanpa terkecuali, termasuk anggota legislatif.

"Program Makan Bergizi terbuka untuk seluruh warga negara. Kami membuka kesempatan bagi siapapun selama memenuhi dasar pelaksanaan program MBG," ujar Dadan dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

Dadan menjelaskan bahwa BGN tidak melihat latar belakang politik atau profesi dalam proses awal.

Proses verifikasi dilakukan terhadap semua calon mitra, dan baru setelah itu identitas mereka diketahui lebih jauh.

Puan Maharani Respons Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode: Pemilu Masih Jauh

Banggar DPR Tolak Hentikan MBG, Usulkan 3 Skema Alternatif

DPR RI Sahkan Anggito Abimanyu Sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS 2025–2030

DPR Terima Surat Presiden tentang Revisi UU BUMN, Rencana Pengelolaan BUMN oleh BPI Danantara

Kepala Badan Gizi Nasional Tinjau Korban Keracunan Makanan MBG di Cipongkor, Kegiatan SPPG Disetop Sementara

DPR Resmi Sahkan RUU APBN 2026, Berikut Rinciannya