Tanggapi Isu DPR Miliki Dapur SPPG, Wakil Ketua Komisi IX: Ya Tidak Apa-Apa

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, merespons tudingan terkait keterlibatan anggota DPR dalam kepemilikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menegaskan, meskipun ada anggota dewan yang terlibat, hal tersebut sah-sah saja selama dilakukan secara profesional dan sesuai aturan.

"Mudah-mudahan enggak ada. Kalaupun ada, ya enggak apa-apa asalkan dijalankan secara profesional. Tapi yang pasti bukan saya," ujar Charles saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Baca Juga:

• Puan Maharani Respons Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode: Pemilu Masih Jauh

Charles mengaku tidak memiliki informasi rinci soal adanya anggota DPR, khususnya di Komisi IX, yang menjadi mitra pengelola dapur MBG.

Ia juga menyatakan tidak pernah menanyakan hal tersebut secara langsung ke sesama anggota dewan.

"Kami tidak pernah menanyakan ke teman-teman DPR apakah mereka memiliki SPPG atau tidak. Yang pasti, saya tidak," tegasnya.

Menurut Charles, program MBG merupakan program nasional yang terbuka bagi seluruh pihak, termasuk masyarakat umum maupun pelaku usaha.

Namun, ia menyayangkan jika dalam pelaksanaannya, tanggung jawab besar seperti penyediaan makanan bagi ribuan siswa justru diberikan kepada pihak yang tidak memiliki pengalaman di bidang konsumsi massal.

"Yang saya sayangkan adalah ketika pihak yang belum pernah menjalankan operasi di bidang makanan, justru ditugaskan menyiapkan makanan untuk 3.000-4.000 siswa. Itu bukan hal mudah," katanya.

Ia mengibaratkan situasi ini seperti acara hajatan besar yang semestinya ditangani oleh penyedia jasa makanan berpengalaman.

"Kalau punya hajatan untuk ribuan orang, pasti kita pilih katering yang sudah biasa mengelola jumlah besar. Kalau yang belum berpengalaman, ya bisa berantakan tata kelolanya," tambah Charles.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, juga telah menanggapi isu serupa.

Ia menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia, tanpa terkecuali, termasuk anggota legislatif.

"Program Makan Bergizi terbuka untuk seluruh warga negara. Kami membuka kesempatan bagi siapapun selama memenuhi dasar pelaksanaan program MBG," ujar Dadan dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

Dadan menjelaskan bahwa BGN tidak melihat latar belakang politik atau profesi dalam proses awal.

Proses verifikasi dilakukan terhadap semua calon mitra, dan baru setelah itu identitas mereka diketahui lebih jauh.

"Baru setelah verifikasi, kami tahu siapa yang ikut. Ada juga tokoh-tokoh ternama yang ternyata ikut mengajukan sebagai mitra MBG," katanya.

Isu keterlibatan anggota DPR dalam pengelolaan dapur MBG mencuat seiring kekhawatiran publik terkait potensi konflik kepentingan serta sempitnya ruang bagi pelaku UMKM lokal untuk ikut berpartisipasi.

Di tengah kritik tersebut, baik DPR maupun BGN sama-sama menekankan pentingnya profesionalisme dan keterbukaan proses seleksi mitra.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan asupan gizi siswa sekolah dasar, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat kerawanan pangan tinggi.

Program ini dijalankan melalui kolaborasi dengan dapur-dapur mitra yang tergabung dalam skema SPPG.*

(tt/a008)

Puan Maharani Respons Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode: Pemilu Masih Jauh

Banggar DPR Tolak Hentikan MBG, Usulkan 3 Skema Alternatif

DPR RI Sahkan Anggito Abimanyu Sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS 2025–2030

DPR Terima Surat Presiden tentang Revisi UU BUMN, Rencana Pengelolaan BUMN oleh BPI Danantara

Kepala Badan Gizi Nasional Tinjau Korban Keracunan Makanan MBG di Cipongkor, Kegiatan SPPG Disetop Sementara

DPR Resmi Sahkan RUU APBN 2026, Berikut Rinciannya