Mengapa Kasus Ijazah Jokowi Berjalan Lama? Ini Penjelasan Polda Metro Jaya
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menjelaskan alasan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia menegaskan bahwa baliho bergambar Presiden Prabowo Subianto yang terpampang di Tel Aviv, Israel, tidak mencerminkan arah kebijakan luar negeri Indonesia.
Baliho yang memuat foto Presiden Prabowo berdampingan dengan para pemimpin dunia seperti PM Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump, memicu perhatian publik setelah viral di media sosial.
Dalam baliho bertuliskan "Pak Presiden, Israel Berdiri Bersama Rencanamu", tampak pula logo Abraham Shield, yang dikenal sebagai simbol dukungan terhadap normalisasi hubungan diplomatik Israel dengan sejumlah negara Arab.Baca Juga:
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menegaskan bahwa posisi Indonesia tetap tidak berubah, yaitu tidak akan ada normalisasi hubungan dengan Israel sebelum pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan negara Palestina.
"Posisi Indonesia sangat clear, bahwa tidak akan ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel, baik melalui Abraham Accords maupun platform lainnya, kecuali Israel terlebih dahulu mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat," tegas Yvonne kepada wartawan, Selasa (30/9/2025).
Kemlu RI juga mengimbau publik untuk tidak terjebak dalam narasi simbolik atau visual yang dibentuk oleh pihak luar, terutama yang tidak berasal dari entitas resmi pemerintah.
"Simbol visual seperti baliho atau kampanye publik di negara lain tidak dapat dijadikan indikator kebijakan luar negeri Indonesia. Itu bisa dibuat oleh siapa pun, termasuk organisasi non-pemerintah di Israel," ujarnya.
Yvonne menambahkan bahwa hal serupa telah berulang kali ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri RI, yakni bahwa visi apa pun terkait Israel harus dimulai dari pengakuan atas Palestina yang merdeka dan berdaulat.
Kemunculan baliho ini terjadi hanya beberapa hari setelah pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB di New York, di mana ia menyampaikan kesiapan Indonesia untuk berdialog dengan semua pihak, termasuk Israel, namun menegaskan bahwa pengakuan Palestina tetap menjadi prasyarat utama.
Baliho tersebut menampilkan Prabowo berdiri bersama para pemimpin dunia lainnya, termasuk:
- PM Israel Benjamin Netanyahu
- Presiden AS Donald Trump
- Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman
- Presiden Palestina Mahmoud Abbas
- Presiden Mesir Abdul Fattah as-Sisi
- Raja Yordania Abdullah II
- Presiden UEA Mohammed bin Zayed Al-Nahyan
Foto ini diduga merupakan bagian dari kampanye pihak eksternal yang tidak memiliki kaitan langsung dengan pemerintah Indonesia.*
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) menjelaskan alasan penanganan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Tiga kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dilaporkan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menc
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
OlehAbrilloga S.H, M.H.Tulisan opini yang disampaikan oleh Edi Irawan, ST, yang menyerang Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitu
OPINI