OTT KPK di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Wibowo Diamankan, Sejumlah Pejabat Diperiksa
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Website resmi program magang berbayar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), MagangHub, telah kembali dapat diakses pada Kamis (9/10) setelah mengalami gangguan selama dua hari.
Sebelumnya, situs https://maganghub.kemnaker.go.id/tidak dapat diakses oleh para calon pendaftar.
Pada laman utama MagangHub, tertera keterangan bahwa situs sedang dalam proses verifikasi data perusahaan serta peningkatan kapasitas sistem layanan pendaftaran magang nasional untuk menampung tingginya antusiasme pendaftar.Baca Juga:
"Mohon kesediaannya untuk menunggu sejenak, layanan akan segera kami buka kembali setelah proses peningkatan. Terima kasih atas pengertian dan kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi," tulis keterangan resmi pada laman tersebut.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, sebelumnya telah menyampaikan permohonan maaf atas kendala teknis yang terjadi.
"Ada technical (issue), kita segera recover," ujarnya pada Selasa (7/10) terkait gangguan server MagangHub.
Dalam proses program ini, Menaker menegaskan bahwa seleksi calon peserta magang sepenuhnya menjadi wewenang perusahaan yang membuka lowongan.
Saat ini, perusahaan-perusahaan peserta program sedang mengumumkan kebutuhan jumlah calon peserta magang. Setelah itu, calon pemagang bisa melakukan pendaftaran.
"Yang menentukan calon peserta yang lolos, berapa orang, dan siapa saja, itu perusahaan, bukan Kemnaker," jelas Yassierli.
Calon peserta dapat memilih hingga tiga lowongan di perusahaan berbeda hingga batas akhir pendaftaran pada 12 Oktober 2025.
Proses seleksi oleh perusahaan akan dilakukan mulai 13 Oktober 2025 untuk menentukan peserta magang yang diterima.
Program Magang Nasional yang diinisiasi Kemnaker ini merupakan kali pertama diselenggarakan.
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku heran dengan pihak yang mempertanyakan kebijakan harga baha
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah. Fokus penanga
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Polda Aceh untuk memantau implementasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana
NASIONAL
JAKARTA Wacana penerapan skema war ticket dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi sorotan. Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anza
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp31,3 triliun. Ca
POLITIK
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir meski dilakukan dalam kond
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajaran aparat penegak hukum dan lembaga negara untuk memperkuat upaya pemberantasan pe
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melantik Dewan Pengawas dan Dewan Hakim untuk pelaksanaan MTQ ke59 Kota Medan yang akan
NASIONAL