JAKARTA – Universitas Paramadina bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan program edukatif bertajuk "Biasakan yang Benar", sebuah inisiatif untuk menumbuhkan kesadaran antikorupsi dan integritas di kalangan mahasiswa melalui cara yang menarik dan interaktif.
Acara dua hari ini, yang digelar di Kampus Paramadina Cipayung, Jakarta, menghadirkan rangkaian kegiatan mulai dari talkshow, panggung integritas, workshop kreatif, hingga diskusi film antikorupsi. Kegiatan dibuka dengan talkshow bertema "Penanganan Korupsi dari Pengalaman Pimpinan KPK" di Auditorium Firmanzah, Gedung Nurcholish Madjid, Rabu (8/10/2025).
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Paramadina, Dr. Fatchiah E. Kertamuda, menegaskan pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan (agent of change) dalam menumbuhkan budaya integritas. Sejak 2008, Paramadina telah menjadikan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi sebagai mata kuliah wajib, menjadikannya salah satu perguruan tinggi pertama di Indonesia yang secara sistematis menanamkan nilai antikorupsi.Baca Juga:
"Kesadaran dan aksi kolektif mahasiswa adalah elemen penting agar kampus dapat terus menjaga integritas akademik dan kualitasnya. Melalui program 'Biasakan yang Benar', kami berharap Universitas Paramadina dapat menjadi teladan sebagai institusi pendidikan yang bersih dan akuntabel," ujar Fatchiah.
Sementara itu, Pimpinan KPK, Ibnu Basuki Widodo, menjelaskan bahwa korupsi umumnya dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai kunci pencegahan korupsi. Ia juga memperkenalkan konsep trisula pemberantasan korupsi, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan, yang harus dijalankan secara simultan.
Acara ini juga dihadiri Anies Baswedan, tokoh yang menjadi salah satu inisiator mata kuliah Anti Korupsi di Paramadina, yang menekankan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membangun budaya integritas di kalangan mahasiswa.
"Inisiatif ini menumbuhkan pemahaman, kesadaran, kebiasaan, dan integritas yang kuat hingga menjadi budaya dan peradaban berintegritas dalam tata kelola yang baik," ujar Anies.
Inisiator program Pendidikan Anti Korupsi Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, MPP, menjelaskan bahwa mata kuliah ini dirancang dengan pendekatan praktis agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya. Mahasiswa dilibatkan langsung melalui stadium general, penyusunan investigative report, menghadiri sidang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), hingga menulis laporan analisis kasus nyata.
Hari kedua (Kamis, 9/10/2025) menghadirkan Workshop Media Sosial bertajuk "Optimalisasi Clipper Digital dalam Media Sosial", Klinik Antikorupsi, dan edukasi interaktif bersama berbagai narasumber dari KPK, universitas, hingga influencer dan seniman. Acara juga dimeriahkan dengan penampilan Angklung Perempuan Indonesia, teater KafHa, serta Paramadina Choir, selain Booth Edukasi Antikorupsi yang menghadirkan quiz, games, dan instalasi interaktif untuk mengenalkan nilai integritas secara menyenangkan.
Program "Biasakan yang Benar" diharapkan tidak hanya menjadi ruang edukasi, tetapi juga memupuk kesadaran moral mahasiswa agar berperan aktif menegakkan transparansi dan akuntabilitas, membentuk generasi muda yang siap menjadi agen perubahan bagi Indonesia yang bebas korupsi.*
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
Nasional
MEDAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah institusi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menperkim) Maruarar Sirait menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mempercepat se
Nasional
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi dana milik pemerintah pusat dan daerah yang hing
Ekonomi
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, memberikan apresiasi tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turu
Nasional
MEDAN Penanganan laporan dugaan penipuan yang dialami mantan anggota Polri berinisial DE oleh oknum anggota Subbid Wabprof Bid Propam Po
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sama Bidang Pendidikan yang di
Pendidikan
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahw
Hukum dan Kriminal
SIMALUNGUN Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompok kurang mamp
Pemerintahan
TERNATE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan tidak
Nasional
