Komisi XIII DPR Desak Setneg Segera Rampungkan Semua PP Turunan KUHP-KUHAP Terbaru
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk segera menuntaskan seluruh peraturan pemerintah (PP) t
POLITIK
JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo untuk melakukan koordinasi lintas kementerian serta dengan DPR, sebelum memutuskan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun kembali musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny yang ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur.
Saan menilai bahwa meskipun tujuan pembangunan ulang musala tersebut mulia, proses pengambilan keputusan perlu melalui mekanisme yang tepat agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.
"Tentu itu harus dibicarakan dulu minimal di tingkat kementerian, di tingkat pemerintahan. Yang kedua tentu dengan DPR juga, khususnya dengan Komisi V," ujar Saan kepada wartawan seusai menghadiri acara Donor Darah Konsisten Membawa Arus Perubahan yang digelar Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (11/10/2025).Baca Juga:
Menurut politikus NasDem itu, jika penggunaan APBN tidak dikonsultasikan lebih dulu, dikhawatirkan akan menimbulkan perdebatan publik, yang justru dapat merugikan pesantren sebagai pihak penerima bantuan.
"Kalau misalkan ada polemik, kan kasihan pesantrennya juga. Jadi yang akan menjadi sorotan atau beban ya pesantrennya," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri PUPR Dody Hanggodo menyatakan bahwa pihaknya berencana membangun kembali musala Ponpes Al Khoziny yang ambruk dan menewaskan 67 santri.
Menurut Dody, membangun ulang lebih efisien dibanding memperbaiki struktur gedung lama yang sudah rusak parah.
Ia menyebut anggaran pembangunan akan menggunakan dana dari APBN, namun tetap membuka kemungkinan partisipasi dari sektor swasta.
"Kalau soal anggaran, insyaallah cukuplah. Cuma dari APBN, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada bantuan dari swasta," ujar Dody, Selasa (7/10/2025).
Meski begitu, hingga saat ini, belum ada rincian pasti mengenai besaran anggaran yang akan dialokasikan.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum menerima usulan atau laporan resmi terkait wacana penggunaan APBN untuk membangun atau merehabilitasi Ponpes Al Khoziny.
"Saya baru baca di media saja," kata Purbaya saat menghadiri media gathering melalui Zoom, Jumat (10/10/2025).
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk segera menuntaskan seluruh peraturan pemerintah (PP) t
POLITIK
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden, menolak segala wacana pen
NASIONAL
PADANG LAWAS UTARA, SUMUT Sebuah video amatir yang viral di media sosial menampilkan seorang oknum kepala desa di Kecamatan Dolok Sigamp
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menekankan pentingnya perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indonesia resmi menjadi salah satu founding member Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Dona
NASIONAL
DENPASAR Polresta Denpasar menangkap seorang pria berinisial ASR (33), anggota Komponen Cadangan (Komcad) TNI Angkatan Darat, terkait du
HUKUM DAN KRIMINAL
BATUBARA Dalam rangka menjalankan program Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku me
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengajukan gugatan perdata terhadap enam perusahaan yang beroperasi di Sumatera Utara. Gugata
NASIONAL
PELALAWAN Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Timur Kilometer 86, Desa Kemang, Kabupaten Pelalawan, Riau, Senin pagi, 26 Janu
PERISTIWA
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat menggelar workshop pening
NASIONAL
