
Menkeu “Sentil” Menteri PKP: Ruang Kerja Anda Luas, Rumah Rakyat Cuma 36 Meter? Tidak Adil
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan sindiran tajam namun bernada candaan saat berkunjung ke kantor Menter
EkonomiNUNUKAN – PT Pertamina EP (PEP) Tarakan Field terus menunjukkan komitmennya dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Kali ini, perusahaan migas tersebut menggandeng Lapas Kelas IIB Nunukan dalam pelatihan Pengolahan Rumput Laut dan Kewirausahaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Pelatihan berlangsung selama dua hari di aula Lapas pada akhir September lalu, diikuti oleh 20 peserta.Baca Juga:
Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Kerja Sama (PKS) berkelanjutan antara PEP Tarakan Field dan Lapas Nunukan, yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi warga binaan.
Turut hadir dalam pembukaan kegiatan, Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan serta Kegiatan Kerja Lapas Nunukan, Eko Novyanto, serta Camat Nunukan Selatan, Ramsidah, yang memberikan apresiasi atas inisiatif kolaboratif ini.
"Kami sangat menyambut baik pelatihan ini. WBP perlu dibekali keterampilan yang bisa dimanfaatkan setelah bebas, agar mereka bisa kembali ke masyarakat dengan kepercayaan diri dan kemampuan yang mumpuni," ujar Eko.
Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak hanya menerima materi kewirausahaan, tetapi juga praktik langsung pengolahan rumput laut menjadi produk dodol dan amplang, dua camilan khas yang memiliki potensi pasar luas di dalam dan luar negeri.
Dharma Saputra, Head of Comrel & CID Zona 10 PEP, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program CSR yang mendukung pengembangan SDM dan UMKM lokal, terutama di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) seperti Nunukan.
"Pelatihan ini diharapkan mendorong munculnya pelaku usaha baru yang mampu mengolah hasil laut menjadi produk bernilai ekonomi tinggi," ujar Dharma.
Nantinya, produk-produk hasil pelatihan ini akan dipasarkan melalui Galeri Wisata SAE Lanuka, fasilitas asimilasi dan edukasi milik Lapas Nunukan, yang menjadi wadah promosi sekaligus penjualan hasil karya warga binaan.
Dony Indrawan, Manager Communication Relations & CID PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), menambahkan bahwa program ini sejalan dengan komitmen perusahaan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.
"Program CSR yang menyasar kelompok rentan seperti WBP sangat strategis karena menyentuh akar persoalan sosial. Kemandirian ekonomi mereka kelak akan menjadi bagian penting dari penguatan kelembagaan masyarakat," jelas Dony.
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan sindiran tajam namun bernada candaan saat berkunjung ke kantor Menter
EkonomiSERDANG BEDAGAI Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang
Seni dan BudayaJAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, resmi ditetapkan sebagai tersangk
Hukum dan KriminalJAKARTA Pegiat media sosial sekaligus dokter, Tifauzia Tyassuma atau yang dikenal sebagai Dokter Tifa, mengaku tengah melakukan peneliti
NasionalJAKARTA Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, kembali menyoroti keaslian ijazah Presiden ke7 RI, Joko Widodo. adsenseDalam p
Hukum dan KriminalJAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait polemik rencana pemerintah menerapkan campuran
EkonomiJAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menyatakan dukungannya terhadap sikap
EkonomiJAKARTA Pelatih asal Korea Selatan, Shin Taeyong, secara tegas membantah kabar yang menyebut dirinya akan kembali melatih Timnas Indone
OlahragaJAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makar
Hukum dan KriminalJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menghormati proses hukum yang tengah berlangsung terkait permintaan 57 mantan pega
Hukum dan Kriminal