Komisi XIII DPR Desak Setneg Segera Rampungkan Semua PP Turunan KUHP-KUHAP Terbaru
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk segera menuntaskan seluruh peraturan pemerintah (PP) t
POLITIK
SIDOARJO — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pembangunan ulang Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, layak dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal ini disampaikannya sebagai respons atas kritik dari sejumlah pihak, termasuk anggota DPR, yang mempertanyakan penggunaan dana negara untuk perbaikan pesantren tersebut.
Dalam keterangannya kepada wartawan pada Selasa (14/10/2025), Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, meminta publik untuk melihat konteks kemanusiaan dari bencana yang menimpa ponpes berusia 125 tahun tersebut.Baca Juga:
"Al Khoziny ini layak dibantu APBN. Kalau jumlah santrinya 1.900 orang, mereka mau sekolah di mana? Mau dibiarkan belajar di tenda? Pemerintah mau diam saja?" kata Cak Imin.
Ia menanggapi langsung kritik yang disuarakan oleh segelintir anggota DPR dan kelompok masyarakat terkait penggunaan APBN untuk pembangunan fasilitas pendidikan berbasis keagamaan.
"Kepada teman-teman yang memprotes, apa solusi Anda? Kepada DPR yang ada satu dua orang yang memprotes, apa solusi Anda? Jangan hanya mengkritik tanpa tawaran solusi," tegasnya.
Cak Imin juga menyoroti nasib para santri yang hingga kini kehilangan tempat belajar akibat robohnya bangunan musala ponpes beberapa waktu lalu.
Ia mempertanyakan logika di balik kritik terhadap langkah pemerintah membantu pesantren yang menjadi tempat pendidikan ribuan anak bangsa.
"Tolong dibuka mata bahwa yang kita tolong adalah anak-anak negeri ini yang sedang belajar. Sangat tidak masuk akal jika justru upaya pemerintah melindungi mereka yang dikritik," ujarnya.
Lebih jauh, Cak Imin mengungkapkan bahwa tragedi yang menimpa Ponpes Al Khoziny bukanlah musibah biasa.
Dalam insiden tersebut, 67 santri dilaporkan meninggal dunia, sementara lebih dari lima orang mengalami cacat fisik permanen.
"Ini bencana besar. Tidak pernah ada bencana dengan jumlah korban santri sebesar ini. Jadi, sangat wajar jika negara hadir dan bertanggung jawab," ungkapnya.
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk segera menuntaskan seluruh peraturan pemerintah (PP) t
POLITIK
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden, menolak segala wacana pen
NASIONAL
PADANG LAWAS UTARA, SUMUT Sebuah video amatir yang viral di media sosial menampilkan seorang oknum kepala desa di Kecamatan Dolok Sigamp
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menekankan pentingnya perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indonesia resmi menjadi salah satu founding member Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Dona
NASIONAL
DENPASAR Polresta Denpasar menangkap seorang pria berinisial ASR (33), anggota Komponen Cadangan (Komcad) TNI Angkatan Darat, terkait du
HUKUM DAN KRIMINAL
BATUBARA Dalam rangka menjalankan program Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku me
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengajukan gugatan perdata terhadap enam perusahaan yang beroperasi di Sumatera Utara. Gugata
NASIONAL
PELALAWAN Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Timur Kilometer 86, Desa Kemang, Kabupaten Pelalawan, Riau, Senin pagi, 26 Janu
PERISTIWA
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat menggelar workshop pening
NASIONAL
