SIDOARJO — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pembangunan ulang Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, layak dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal ini disampaikannya sebagai respons atas kritik dari sejumlah pihak, termasuk anggota DPR, yang mempertanyakan penggunaan dana negara untuk perbaikan pesantren tersebut.
Dalam keterangannya kepada wartawan pada Selasa (14/10/2025), Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, meminta publik untuk melihat konteks kemanusiaan dari bencana yang menimpa ponpes berusia 125 tahun tersebut.Baca Juga:
"Al Khoziny ini layak dibantu APBN. Kalau jumlah santrinya 1.900 orang, mereka mau sekolah di mana? Mau dibiarkan belajar di tenda? Pemerintah mau diam saja?" kata Cak Imin.
Ia menanggapi langsung kritik yang disuarakan oleh segelintir anggota DPR dan kelompok masyarakat terkait penggunaan APBN untuk pembangunan fasilitas pendidikan berbasis keagamaan.
"Kepada teman-teman yang memprotes, apa solusi Anda? Kepada DPR yang ada satu dua orang yang memprotes, apa solusi Anda? Jangan hanya mengkritik tanpa tawaran solusi," tegasnya.
Cak Imin juga menyoroti nasib para santri yang hingga kini kehilangan tempat belajar akibat robohnya bangunan musala ponpes beberapa waktu lalu.
Ia mempertanyakan logika di balik kritik terhadap langkah pemerintah membantu pesantren yang menjadi tempat pendidikan ribuan anak bangsa.
"Tolong dibuka mata bahwa yang kita tolong adalah anak-anak negeri ini yang sedang belajar. Sangat tidak masuk akal jika justru upaya pemerintah melindungi mereka yang dikritik," ujarnya.
Lebih jauh, Cak Imin mengungkapkan bahwa tragedi yang menimpa Ponpes Al Khoziny bukanlah musibah biasa.
Dalam insiden tersebut, 67 santri dilaporkan meninggal dunia, sementara lebih dari lima orang mengalami cacat fisik permanen.
"Ini bencana besar. Tidak pernah ada bencana dengan jumlah korban santri sebesar ini. Jadi, sangat wajar jika negara hadir dan bertanggung jawab," ungkapnya.
MEDAN Guna memperkuat sinergi antar Pemerintah dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di berbagai program pembangunan agar dapat berjalan le
NASIONAL
MEDAN Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, SH., menerima kedatangan perwakilan Aliansi Masyarakat Peduli Aliansi Masyarakat Pedul
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANG Sebuah kebakaran hebat menghanguskan tiga unit rumah dan satu warung makan di kawasan Jati Adabiah, Kecamatan Padang Timur, Kota
PERISTIWA
JAKARTA Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Thomas Djiwandono, menekankan pentingnya sinergi antarpengelola kebijakan dalam uji
EKONOMI
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali mengikuti sosialisasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dengan tem
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkum) Bali menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi dalam memberikan p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Surya, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascab
NASIONAL
JAKARTA Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera terus menunjukkan perkembangan positif. Menteri Dalam Neger
NASIONAL
BANDA ACEH Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mendorong percepatan pemanfaatan kayu hanyut pascabanjir sebagai sumber material untuk mend
NASIONAL
JAKARTA Polemik kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali memanas. Pengacara Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, menuding dua ters
POLITIK
