SIDOARJO — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pembangunan ulang Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, layak dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal ini disampaikannya sebagai respons atas kritik dari sejumlah pihak, termasuk anggota DPR, yang mempertanyakan penggunaan dana negara untuk perbaikan pesantren tersebut.
Dalam keterangannya kepada wartawan pada Selasa (14/10/2025), Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, meminta publik untuk melihat konteks kemanusiaan dari bencana yang menimpa ponpes berusia 125 tahun tersebut.Baca Juga:
"Al Khoziny ini layak dibantu APBN. Kalau jumlah santrinya 1.900 orang, mereka mau sekolah di mana? Mau dibiarkan belajar di tenda? Pemerintah mau diam saja?" kata Cak Imin.
Ia menanggapi langsung kritik yang disuarakan oleh segelintir anggota DPR dan kelompok masyarakat terkait penggunaan APBN untuk pembangunan fasilitas pendidikan berbasis keagamaan.
"Kepada teman-teman yang memprotes, apa solusi Anda? Kepada DPR yang ada satu dua orang yang memprotes, apa solusi Anda? Jangan hanya mengkritik tanpa tawaran solusi," tegasnya.
Cak Imin juga menyoroti nasib para santri yang hingga kini kehilangan tempat belajar akibat robohnya bangunan musala ponpes beberapa waktu lalu.
Ia mempertanyakan logika di balik kritik terhadap langkah pemerintah membantu pesantren yang menjadi tempat pendidikan ribuan anak bangsa.
"Tolong dibuka mata bahwa yang kita tolong adalah anak-anak negeri ini yang sedang belajar. Sangat tidak masuk akal jika justru upaya pemerintah melindungi mereka yang dikritik," ujarnya.
Lebih jauh, Cak Imin mengungkapkan bahwa tragedi yang menimpa Ponpes Al Khoziny bukanlah musibah biasa.
Dalam insiden tersebut, 67 santri dilaporkan meninggal dunia, sementara lebih dari lima orang mengalami cacat fisik permanen.
"Ini bencana besar. Tidak pernah ada bencana dengan jumlah korban santri sebesar ini. Jadi, sangat wajar jika negara hadir dan bertanggung jawab," ungkapnya.
Muhaimin menegaskan bahwa pembangunan kembali Ponpes Al Khoziny seharusnya menjadi kesadaran kolektif seluruh bangsa, bukan bahan perdebatan politis.
Ia mengajak semua pihak untuk tidak mempermasalahkan bentuk bantuan, tetapi fokus pada perlindungan terhadap hak belajar dan keselamatan anak-anak.
"Kalau nanti kita diam, tidak berbuat apa-apa, akan lebih salah lagi. Maka dari itu, saya harap ini jadi kesadaran kita bersama. Negara tidak boleh abai," pungkasnya.
Pemerintah saat ini tengah mengkaji teknis pembiayaan pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny.
Dukungan anggaran akan difokuskan pada infrastruktur dasar agar proses pendidikan dapat kembali berjalan normal tanpa menunggu terlalu lama.*
(sn/a008)
LEBAK Kepala SMAN 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Dini Fitria resmi dicopot dari jabatannya usai insiden penamparan terhadap seorang siswa y
Pendidikan
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan sindiran tajam namun bernada candaan saat berkunjung ke kantor Menter
Ekonomi
SERDANG BEDAGAI Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang
Seni dan Budaya
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, resmi ditetapkan sebagai tersangk
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pegiat media sosial sekaligus dokter, Tifauzia Tyassuma atau yang dikenal sebagai Dokter Tifa, mengaku tengah melakukan peneliti
Nasional
JAKARTA Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, kembali menyoroti keaslian ijazah Presiden ke7 RI, Joko Widodo. adsenseDalam p
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait polemik rencana pemerintah menerapkan campuran
Ekonomi
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menyatakan dukungannya terhadap sikap
Ekonomi
JAKARTA Pelatih asal Korea Selatan, Shin Taeyong, secara tegas membantah kabar yang menyebut dirinya akan kembali melatih Timnas Indone
Olahraga
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makar
Hukum dan Kriminal
