JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa dirinya menerima pesan pribadi yang meminta agar renovasi Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, tidak dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pesan tersebut diterimanya tak lama setelah ia menyatakan akan meninjau proposal bantuan untuk ponpes yang bangunannya ambruk pada 29 September 2025 lalu.
"Waktu itu saya sudah ngomong begitu 'saya akan lihat', sudah ada yang WhatsApp ke saya 'jangan, nanti yang lain iri'," kata Purbaya di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu (15/10).Baca Juga:
Meski tidak menyebut siapa pengirim pesan itu, Purbaya menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima proposal resmi terkait pengajuan anggaran renovasi ponpes tersebut.
"Saya enggak tahu bagaimana yang terbaik, tapi nanti begitu lihat proposal, saya akan buat keputusan," ujarnya.
Pernyataan Menkeu ini menanggapi usulan dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, yang sebelumnya mendorong agar renovasi Ponpes Al Khoziny menggunakan APBN.
Menurut Cak Imin, dukungan pemerintah sangat penting agar para santri yang jumlahnya hampir 2.000 orang tetap bisa belajar dalam kondisi yang aman dan layak.
"Ponpes Al Khoziny ini layak dibantu APBN. Jumlah santrinya 1.900. Mau sekolah di mana? Di tenda? Pemerintah mau diam saja?" tegas Cak Imin di Jakarta, Selasa (14/10).
Ia juga menyayangkan adanya penolakan atau kritik terhadap rencana penggunaan APBN untuk renovasi pesantren.
"Kepada teman-teman yang memprotes menggunakan APBN, apa solusi Anda? Kepada DPR yang ada satu dua orang yang memprotes, apa solusi Anda?" ucap Ketua Umum PKB itu.
Cak Imin menegaskan, negara harus hadir untuk melindungi hak-hak pendidikan para santri, yang juga merupakan bagian dari anak-anak bangsa.
Menkeu Purbaya sebelumnya juga telah menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu proposal atau dokumen resmi dari pihak terkait sebelum membuat keputusan soal alokasi anggaran.
Ia mengindikasikan bahwa jika proposal masuk dan dinilai rasional, pemerintah bisa saja mengalokasikan dana.
"Saya nunggu proposal atau nunggu diskusi seperti apa. Tapi kalau masuk akal, ya kita eksekusi," ujar Purbaya.
Meski menyebut kemungkinan biayanya tidak besar, Purbaya tetap menegaskan perlunya kajian dan verifikasi administrasi sebelum menggunakan dana negara untuk renovasi tersebut.
Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo ambruk pada 29 September 2025. Insiden ini mengundang perhatian berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat.
Sejumlah tokoh mendorong penggunaan APBN untuk mendukung renovasi, namun juga muncul kekhawatiran akan kecemburuan sosial jika bantuan bersifat eksklusif.*
(lp/a008)
SAMOSIR Perayaan Hari Ulos akan kembali digelar pada Jumat, 17 Oktober 2025 di Desa Sait Ni Huta, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosi
Seni dan Budaya
TANGERANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan keyakinannya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 6 p
Ekonomi
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi yang ia gambarkan sebagai penyaki
Hukum dan Kriminal
PEMATANGSIANTAR Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kahiyang Ayu, mela
Pemerintahan
DAIRI Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu, mendesak agar aktivitas perambahan hutan atau deforestasi di wilayah Desa Parbuluan V
Nasional
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan kritik tajam terhadap sebagian politisi di tanah air yang dinilainya e
Ekonomi
BADUNG Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung resmi menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) kasus pembunuhan berencana yang
Hukum dan Kriminal
MEDAN Seorang warga Kecamatan Medan Timur, Mawardi (61), resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Timur
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni kembali menjadi sorotan publik setelah beberapa waktu tak terdengar kabarnya pascake
Politik
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan bahwa cuaca panas ekstrem yang melanda sebagian besar wilaya
Peristiwa
