Puan Maharani Soroti 7 PMI Sumut Tewas di Kamboja: Jangan Tunggu Viral Baru Negara Bertindak!

JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja sepanjang tahun 2025.

Ia menilai tragedi tersebut sebagai peringatan keras bahwa sistem perlindungan PMI masih menghadapi banyak tantangan serius.

"Data dari Sumatera Utara ini hanyalah salah satu contoh. Kami meyakini masih banyak daerah lain yang menghadapi persoalan serupa. Ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan kita perlu diperkuat secara menyeluruh," ujar Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Baca Juga:

• Buntut Jadi Korban Salah Tangkap, Ketua NasDem Sumut Layangkan Somasi ke Polrestabes Medan dan Otoritas Bandara

Berdasarkan data Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumut, ketujuh korban diketahui berangkat ke luar negeri secara non-prosedural dan diduga kuat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Puan menegaskan bahwa praktik TPPO kini kian sulit dilacak karena menggunakan berbagai modus baru berbasis teknologi digital.

Ia menyoroti semakin banyaknya PMI yang dijanjikan pekerjaan legal, namun kemudian mengalami penipuan, penahanan paspor, gaji tidak dibayar, hingga tekanan kerja ekstrem.

"Setiap nyawa yang hilang akibat praktik ini adalah bukti nyata bahwa negara harus hadir secara optimal untuk melindungi warganya. Kita tidak bisa lagi menunggu kasus viral baru bertindak," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Puan juga menyerukan pentingnya langkah terpadu lintas sektor dalam memperkuat perlindungan pekerja migran, mulai dari hulu hingga hilir.

"Ini bukan hanya tugas satu kementerian. Butuh kerja sama seluruh elemen, dari pencatatan PMI, pengawasan agen, pendampingan hukum, hingga rehabilitasi korban," ujarnya.

Puan juga mengimbau pemerintah daerah dan pusat agar menggencarkan kampanye publik anti-TPPO, terutama di daerah dengan angka pengangguran tinggi seperti Sumut dan Jawa Barat.

"Penegakan hukum terhadap sindikat perdagangan manusia, khususnya yang beroperasi lintas negara, harus menjadi prioritas. Negara tidak boleh kalah oleh jaringan kriminal internasional," tegas cucu proklamator RI tersebut.

Ia juga mendesak peningkatan kapasitas diplomasi Indonesia, khususnya di negara-negara yang menjadi destinasi PMI, agar layanan perlindungan dan konsuler lebih responsif terhadap berbagai bentuk eksploitasi.

Diketahui, BP3MI Sumut melaporkan 7 PMI asal Sumut meninggal dunia di Kamboja sepanjang Januari–Oktober 2025.

Sebagian besar korban berangkat secara ilegal dan tidak tercatat dalam sistem migrasi resmi.

Data dari Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri menyebutkan sejak 2021 hingga Februari 2025 telah terjadi 7.027 kasus penipuan online yang mengarah pada TPPO, dengan 1.508 kasus perdagangan orang dan 92 korban meninggal dalam tiga bulan terakhir.

Sumatera Utara dan Jawa Barat menjadi dua provinsi dengan angka kasus TPPO tertinggi di Indonesia, masing-masing menyumbang 23% dan 19% dari total kasus nasional.

"Negara wajib hadir dari awal hingga akhir. Mulai dari edukasi masyarakat, pengawasan penyalur, pendampingan di negara tujuan, sampai pemulangan dan rehabilitasi korban," tutup Puan.

Puan meminta tragedi ini dijadikan momentum pembenahan sistem migrasi tenaga kerja Indonesia agar tidak ada lagi nyawa yang melayang sia-sia demi mengadu nasib di negeri orang.*

(lp/a008)

Laporan Mangkrak 2 Tahun, Eks Polisi Tagih Keadilan atas Dugaan Penipuan Oknum Propam Polda Sumut

Ekonomi Biru Jadi Prioritas, Sumut Fokus Sejahterakan Nelayan dan Pembudidaya Ikan

Keterangan Berubah-ubah, Eks Pejabat BBPJN Sumut Dicecar Hakim di Sidang Suap PT DNG

Bobby Gaspol BRT Mebidang! Warga Segera Nikmati Transportasi Publik Modern

81 Siswa SMPN 1 Laguboti Diduga Keracunan Makanan, Pemprov Sumut Turunkan Tim Gerak Cepat

Program Berobat Gratis Sumut Berkah Disambut Antusias Warga: Cukup Bawa KTP, Langsung Dilayani