Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan sikapnya untuk tidak menanggapi atau mengklarifikasi berbagai isu negatif yang akhir-akhir ini menerpanya.
Pernyataan ini disampaikan Gibran saat bertemu dengan jajaran relawan Aliansi Indonesia Raya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (18/10).
"Jangan terpancing oleh isu-isu yang negatif atau hal-hal yang sekiranya tidak produktif. Saya sendiri saja tidak pernah menanggapi," ucap Gibran kepada awak media.Baca Juga:
Meskipun memilih untuk tidak memberikan sanggahan secara langsung, Gibran mengaku tetap memantau perkembangan isu-isu tersebut dengan seksama.
Ia mengapresiasi peran aktif para relawan dan pendukung yang secara proaktif mengklarifikasi dan memberikan penjelasan di berbagai media sosial maupun media mainstream.
"Saya memonitor bapak-ibu, teman-teman di sini ada yang proaktif untuk memberikan penjelasan, klarifikasi di media-media, di beberapa talkshow. Saya terima kasih sekali," tambahnya.
Gibran menegaskan, langkahnya untuk tidak terseret dalam polemik negatif ini agar dapat lebih fokus pada tugas utama sebagai Wakil Presiden, yakni mendukung kerja Presiden Prabowo Subianto dalam memajukan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa Gibran akan mengutamakan produktivitas dan kerja nyata dibandingkan terlibat dalam perdebatan yang tidak konstruktif.*
(cn/a008)
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK