BPDP Diharapkan Tingkatkan Kualitas SDM Kelapa Sawit untuk Hadapi Tantangan Industri
JAKARTA Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) diminta memperluas program pengembangan sumber daya manusia (SDM) kelapa sawit untuk meng
EKONOMI
DELI SERDANG — PT Medan Binjai Toll (MBT), selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) pengelola ruas tol Medan-Binjai, resmi membuka Rest Area Km 10 tipe A yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern dan ramah pengguna.
Soft opening rest area yang berlangsung pada Rabu (22/10) ini menjadi tonggak baru dalam meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi para pengguna jalan tol sekaligus mendukung pengembangan ekonomi masyarakat setempat melalui pelibatan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Acara peresmian yang berlangsung di lokasi rest area tersebut dihadiri oleh Komisaris Rafflesia Investasi Indonesia Darwin Wibowo, CEO Rafflesia Investasi Indonesia Moh. Adi Resza, Direktur PT Medan Binjai Toll I Wayan Mandia, unsur Forkopimda, serta anak-anak panti asuhan.Baca Juga:
Selain pemotongan pita dan penandatanganan prasasti rest area serta masjid Al-Inayah, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pemberian bantuan sosial berupa paket sembako, peralatan sekolah, serta perlengkapan mandi dan ibadah.
Direktur PT Medan Binjai Toll, I Wayan Mandia, menyampaikan bahwa kehadiran rest area ini tidak hanya bertujuan memberikan tempat istirahat yang nyaman bagi pengguna jalan tol, tetapi juga menjadi pusat aktivitas masyarakat yang dapat mendorong geliat perekonomian lokal.
"MBT ingin menghadirkan layanan yang tidak hanya nyaman, namun juga edukatif dan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat lokal," ujar Wayan.
Rest area Km 10 yang berlokasi strategis di ruas tol Medan-Binjai ini memiliki luas lebih dari 6 hektar dan menawarkan beragam fasilitas lengkap, mulai dari masjid, toilet umum dan difabel, bengkel, minimarket, ruang laktasi, restoran, klinik, hingga area food court khusus UMKM.
Selain itu, tersedia pula layanan pengisian bahan bakar umum (SPBU) serta Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang saat ini tengah dalam tahap perencanaan.
Kapasitas parkir pun memadai dengan 201 unit untuk kendaraan kecil, 52 unit kendaraan besar, serta tempat parkir khusus wanita dan difabel.
Dalam upaya membangkitkan ekonomi lokal, MBT menyediakan delapan unit tenant UMKM di masing-masing rest area.
Wayan Mandia juga mengapresiasi peran para pelaku UMKM yang turut meramaikan soft opening ini, menegaskan bahwa kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan rest area yang hidup dan berkembang bersama masyarakat.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset, dan Sumber Daya Alam, Manna Wasalwa Lubis, menyambut baik kehadiran rest area ini.
JAKARTA Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) diminta memperluas program pengembangan sumber daya manusia (SDM) kelapa sawit untuk meng
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyebut Pemerintah Iran memberikan sinyal positif terkait perlintasan dua kapal Pertamina Gr
NASIONAL
JAKARTA Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, membantah tuduhan menerima gratifikasi dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) memperkuat literasi digital bagi siswa dan santri di lingkungan pendidikan agama dan keagamaan sebag
NASIONAL
MADINA Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) mengundang sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat untuk mem
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono meninggal dunia pada Sabtu (28/3/2026) pukul 13.45 WIB di RSPI Pondok Indah, Jakarta.
NASIONAL
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) didesak untuk segera menyimpulkan kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penyelenggaraan kegiatan Pasar Murah Untuk Rakyat di kawasan Monumen Nasional (Monas)
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara terus menggenjot pengembangan sektor perika
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah memastikan kenaikan biaya logistik global akibat konflik di kawasan Timur Tengah belum berdampak signifikan terhadap
EKONOMI