Indonesia Bagikan Strategi Pengelolaan Gambut Berbasis Data di Forum Internasional Peru
JAKARTA Indonesia membagikan pengalaman dalam mengelola ekosistem gambut berbasis data pada pertemuan Global Peatlands Initiative (GPI)
NASIONAL
MEDAN – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, M. Afri Rizki Lubis, mendesak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan untuk segera menghentikan pembangunan di lahan bekas Garuda Plaza Hotel.
Pembangunan yang rencananya akan difungsikan sebagai lapangan padel itu disebut belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sah.
Hal tersebut disampaikan Rizki dalam keterangannya pada Rabu, 22 Oktober 2025, yang menyoroti kelanjutan proyek pembangunan meskipun belum mendapatkan izin PBG, sebuah syarat yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan.Baca Juga:
"Bangunan ini masih sebatas Kerangka Rancangan Kota (KRK), belum ada PBG-nya. Saya sudah tanya langsung dengan Kadisnya. Oleh karena itu, kita minta agar pengerjaannya dihentikan," tegas Rizki, politisi Partai NasDem itu.
Rizki mengaku kecewa dengan sikap Dinas PKPCKTR, pihak Kecamatan Medan Kota, dan Kelurahan Masjid yang dinilai tidak tegas dalam menindaklanjuti proses pembangunan yang sedang berlangsung.
Menurutnya, proyek tersebut sudah berlangsung selama lebih dari sebulan tanpa izin PBG.
"Ini ada apa? Kenapa pembangunannya dibiarkan berlangsung sampai satu bulan seperti ini, padahal PBG-nya belum ada," ujarnya dengan nada kecewa.
Politisi yang juga menjabat sebagai anggota Komisi IV DPRD Medan ini menegaskan bahwa sebelum adanya PBG, tidak boleh ada aktivitas pembangunan.
Ia juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang ada, terutama terkait pelanggaran sepadan jalan.
"Sebelum ada PBG, tidak boleh ada aktivitas apa pun. Untuk bangunan yang sudah melanggar sempadan jalan harus segera dibongkar. Silakan berinvestasi di Kota Medan, tetapi pastikan tetap mengikuti aturan yang ada," ujar Rizki.
Sebelumnya, sejumlah warga yang tinggal di sekitar Jalan Dolok Sanggul, Kelurahan Masjid, Kecamatan Medan Kota, juga mengungkapkan keluhan mereka mengenai pembangunan yang dianggap melanggar aturan.
Warga menyatakan bahwa meskipun pihak kelurahan sudah memberi tahu bahwa proyek tersebut akan dijadikan lapangan padel, namun mereka tetap merasa terganggu dengan proses pembangunan yang berjalan tanpa izin yang sah.
JAKARTA Indonesia membagikan pengalaman dalam mengelola ekosistem gambut berbasis data pada pertemuan Global Peatlands Initiative (GPI)
NASIONAL
MAKASSAR Pemerintah menargetkan sebanyak 40 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mulai beroperasi pada Oktober 2026. Program tersebut di
EKONOMI
MEDAN Seorang pasien lanjut usia berinisial MS (72), warga Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, melaporkan seorang dokter spesialis ortoped
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bertindak tegas terhadap seluruh pela
NASIONAL
JAKARTA Meta angkat bicara terkait kekhawatiran pemerintah India mengenai fitur username WhatsApp yang dinilai berpotensi meningkatkan ri
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam pada perdagangan Minggu (5/7/2026) terpantau tidak mengalami peruba
EKONOMI
JAKARTA Kylian Mbappe kembali menunjukkan ketajamannya di Piala Dunia 2026. Penyerang andalan Prancis itu kini menyamai koleksi gol Lione
OLAHRAGA
JAKARTA Polemik antara PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali memanas. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menilai
POLITIK
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar Ahmad Irawan menyoroti kembali terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pembe
POLITIK
LANGKAT Kabupaten Langkat kembali menjadi sorotan nasional setelah dua bupati secara berturutturut terjerat operasi tangkap tangan (OTT)
HUKUM DAN KRIMINAL