OTT Gubernur Riau: KPK Sita Uang Rupiah, Dolar AS & Poundsterling
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dan sejumlah pihak t
Hukum dan Kriminal
                    KUTAI KARTANEGARA – PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) kembali menegaskan komitmennya terhadap masyarakat sekitar wilayah operasi dengan menyalurkan bantuan konsumsi darurat bagi warga terdampak banjir di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Melalui Program Pertamina Peduli, lebih dari 530 paket bantuan disalurkan ke masyarakat di Desa Badak Baru, Muara Badak Ilir, dan Muara Badak Ulu pada akhir Oktober 2025.
Penyaluran dilakukan bekerja sama dengan pemerintah desa dan perangkat setempat agar bantuan tepat sasaran.Baca Juga:
Banjir yang melanda kawasan tersebut dipicu oleh tingginya curah hujan, pasang air laut, serta kiriman air dari Sungai Siring.
Genangan air mengganggu aktivitas warga dan fasilitas umum di tiga desa.
Manager PHSS Field, Widhiarto Imam Subarkah, menekankan bahwa bantuan ini adalah wujud nyata kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di wilayah ring 1 operasi migas.
"Program Pertamina Peduli merupakan bentuk tanggung jawab sosial kami dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat di tengah situasi darurat. Penyaluran bantuan berjalan tertib dan terkoordinasi berkat kerja sama seluruh pihak," ujar Imam.
Ia menambahkan bahwa setiap aksi kemanusiaan bukan sekadar tanggap darurat, tetapi bagian dari komitmen berkelanjutan untuk tumbuh bersama masyarakat.
Kepala Desa Muara Badak Ilir, Sudirman, mengapresiasi perhatian PHSS terhadap warganya.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada PHSS atas kepedulian dan respon cepatnya. Kehadiran mereka sangat berarti, terutama di saat masyarakat membutuhkan bantuan," kata Sudirman.
Langkah serupa disampaikan Anto, Ketua BPD sekaligus Ketua Damkar Desa Muara Badak Ulu, yang menilai PHSS tidak hanya membantu warga, tetapi juga memberdayakan pelaku usaha lokal.
Salah satu pengusaha lokal, Lestari, mengaku terbantu karena dipercaya menjadi penyedia makanan bagi warga terdampak.
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                    
                JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dan sejumlah pihak t
Hukum dan Kriminal
                    
                JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembangunan jalur kereta api di luar Pulau Jawa, meliputi Sumatera, Kalimantan, da
Pemerintahan
                    
                JAKARTA PT Elnusa Petrofin (EPN), anak usaha PT Elnusa Tbk dan bagian dari Pertamina Group, menerima kunjungan resmi Komite Nasional Kese
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengumumkan rencana pembangunan peternakan ayam petelur di wilayahwilayah dengan
Ekonomi
                    
                JAKARTA PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) mengungkapkan, perseroan kini tidak lagi mendapatkan dukungan fasilitas kredit dari perbank
Ekonomi
                    
                JAKARTA PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) memastikan rencana penggabungan dengan PT Hutama Karya (Persero) akan rampung paling lamba
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Aliansi Pemuda Toraja resmi melaporkan komika Pandji Pragiwaksono ke Bareskrim Polri atas dugaan penghinaan dan ujaran kebencian
Seni dan Budaya
                    
                JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meluncurkan kebijakan baru berupa layanan kereta khusus untuk petani dan pedagang kecil, dengan fasilit
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dal
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan aturan mengenai 30 persen keterwakilan perempuan dalam pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD).
Pemerintahan