BITVONLINE.COM– Platform media sosial di Australia telah meminta kepada Komite Senat negara itu untuk menunda pemberlakuan undang-undang yang melarang anak-anak di bawah usia 16 tahun untuk memiliki akun di situs-situs media sosial besar. Permintaan ini datang menjelang pengesahan undang-undang tersebut, yang dijadwalkan pada 28 November 2024. Platform-platform besar seperti X (sebelumnya Twitter), Instagram, Facebook, dan TikTok meminta penundaan hingga setidaknya tahun depan, dengan alasan evaluasi teknologi yang diperlukan untuk mendukung kebijakan tersebut.
Dalam sebuah sidang komite Senat, Sunita Bose, Direktur Pelaksana Digital Industry Group Inc. (DIGI), sebuah organisasi yang mewakili sektor industri digital di Australia, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kebijakan tersebut. “Parlemen diminta untuk meloloskan RUU minggu ini tanpa mengetahui bagaimana mekanisme teknologi yang mendukung kebijakan ini akan bekerja,” ujar Bose, Senin (25/11/2024). Ia menegaskan pentingnya menunggu hingga sistem jaminan usia yang lebih canggih selesai dievaluasi sebelum keputusan final diambil.
Undang-undang ini, jika disahkan, akan mengenakan denda yang sangat besar—hingga 50 juta dolar Australia (sekitar Rp520 miliar) bagi setiap platform yang terbukti gagal mencegah anak-anak di bawah usia 16 tahun untuk memiliki akun media sosial. Denda tersebut diberikan apabila platform terbukti gagal secara sistematis dalam mematuhi regulasi yang ditetapkan.
Baca Juga:
Sementara itu, Menteri Komunikasi Australia, Michelle Rowland, menekankan bahwa media sosial dalam bentuknya saat ini bukanlah produk yang aman bagi anak-anak. “Akses ke media sosial tidak seharusnya menjadi penentu dalam tumbuh kembang seseorang. Terlalu banyak tekanan yang dapat merusak kesehatan mental, terutama pada anak-anak dan remaja,” katanya di hadapan Parlemen.
Bose juga mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada berbagai algoritma yang dikembangkan untuk melindungi anak-anak dari konten berbahaya di dunia maya, termasuk pemblokiran konten yang bersifat eksplisit. Namun, dia juga menambahkan bahwa beberapa algoritma ini terbukti tidak efektif dalam menghentikan ketergantungan anak-anak pada teknologi, serta menyaring materi berbahaya yang dapat meningkatkan risiko gangguan makan dan bahkan bunuh diri.
Baca Juga:
Meski ada berbagai upaya untuk melindungi anak-anak di dunia maya, banyak pihak yang menganggap bahwa meskipun teknologi telah berkembang pesat, media sosial tetap berisiko bagi anak-anak, terutama karena ketergantungan pada teknologi yang makin meningkat.
Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, dalam pidatonya baru-baru ini juga mendukung langkah tersebut dan mengungkapkan bahwa perusahaan media sosial akan diminta untuk menghapus data pribadi yang digunakan untuk memverifikasi usia pengguna. Dalam rencana ini, Australia berencana menguji coba sistem verifikasi usia yang dapat melibatkan biometrik atau identifikasi pemerintah untuk memastikan usia pengguna sebelum mereka dapat mengakses platform media sosial.
“Penggunaan biometrik atau identifikasi pemerintah ini akan menambah lapisan keamanan yang kuat, namun pada saat yang sama, harus ada persyaratan privasi yang ketat untuk melindungi informasi pribadi,” ujar Albanese. Pemerintah Australia berencana memberlakukan batasan ketat terkait pengumpulan data pribadi anak-anak, yang akan dijadikan landasan untuk memastikan bahwa hanya mereka yang sudah berusia 16 tahun ke atas yang dapat mengakses media sosial.
Usulan ini akan memberikan waktu satu tahun bagi platform-platform media sosial untuk mempersiapkan teknologi dan solusi yang diperlukan. Sementara itu, menurut laporan, keputusan akhir mengenai pengesahan RUU ini akan dilaksanakan pada 28 November mendatang, yang akan membawa perubahan signifikan bagi platform besar seperti Instagram, Facebook, TikTok, X, dan Snapchat.
Meski demikian, banyak yang skeptis terhadap implementasi kebijakan ini. Eloknya, platform besar akan segera dipaksa untuk menyesuaikan sistem mereka, yang bisa jadi tantangan besar terkait pengelolaan data dan privasi pengguna.
(JOHANSIRAIT)
SIMALUNGUN Seorang balita perempuan bernama Glorya Pasaribu (2) ditemukan tewas setelah tergelincir ke dalam parit besar di dekat rumahn
Peristiwa
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempertimbangkan langkah jemput paksa terhadap Gibbrael Isaak (GI), warga negara Singa
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengecam keras pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang men
Nasional
SIMALUNGUN Sebuah mobil dinas berpelat merah milik UPTD Samsat Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, m
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, melontarkan kritik keras terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ba
Hukum dan Kriminal
SUMBA BARAT DAYA Seorang anggota polisi berpangkat Aipda berinisial PS, yang menjabat sebagai Kanit Propam Polsek Wewewa Selatan, kini r
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa kenaikan gaji para hakim yang direncanakan Presiden Prabowo Subianto hingga
Nasional
JAKARTA Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani membuka peluang kerja sama penempatan tenaga kerja te
Ekonomi
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya buka suara terkait serangan militer Israel terhadap Iran yang terjadi pada Juma
Internasional
MEDAN Peristiwa tragis terjadi di kawasan Jalan Dr Wahidin Lama, Gang Lurah, Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area. Seorang pere
Hukum dan Kriminal
