Lima Tersangka Kasus Motor Listrik MBG Diserahkan ke Jaksa, Ini Peran Mereka
JAKARTA Kejaksaan Agung menyerahkan lima tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan motor listrik dalam tata kelola program Makan Bergizi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara resmi mencabut ketetapan yang berkaitan dengan Presiden ke-2 Soeharto dan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Hal ini menandai berakhirnya persoalan politik yang menimpa kedua tokoh tersebut dan memulihkan nama baik mereka di mata publik.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pencabutan Tap MPR memberikan keleluasaan pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada individu yang dianggap berjasa besar kepada bangsa dan negara.Baca Juga:
"Gus Dur ketetapannya dinyatakan tidak berlaku karena sudah menjalani. Pak Soeharto sudah menjalani proses hukum, baik pidana maupun perdata. Persoalan Soeharto dan Gus Dur sudah dinyatakan selesai," ujar Muzani kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/11/2025).
Langkah ini merupakan lanjutan dari keputusan MPR pada September 2024 yang mencabut tiga ketetapan yang berkaitan dengan Presiden Soekarno, Soeharto, dan Gus Dur.
Salah satunya adalah Tap MPRS XXXIII/1967 yang menuding Soekarno terlibat dalam gerakan PKI, sehingga memicu penggulingannya dari jabatan presiden.
Ketetapan lainnya, Tap MPR XI/1998, menyoal pengusutan korupsi, kolusi, dan nepotisme di era Soeharto.
Proses hukum terhadap Soeharto dan keluarganya dinyatakan selesai karena presiden kedua tersebut meninggal pada Januari 2008.
Sementara itu, Tap MPR II/2001 yang menjadi dasar pemakzulan Gus Dur juga dinyatakan tidak berlaku.
Dengan demikian, seluruh ketetapan yang menimpa ketiga presiden ini resmi dicabut sesuai kriteria Tap MPR I/2003.
Bambang Soesatyo, mantan Ketua MPR, menegaskan, pencabutan ini menandai pemulihan nama baik Soekarno, Soeharto, dan Gus Dur setelah proses hukum dan politik mereka dianggap selesai.*
(bb/ad)
JAKARTA Kejaksaan Agung menyerahkan lima tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan motor listrik dalam tata kelola program Makan Bergizi
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Anggota DPRD Kota Binjai mengapresiasi langkah cepat Polres Binjai dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat mengenai dugaan lokas
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh menyatakan tidak menemukan peristiwa pidana dalam kasus meninggalnya Muhammad Rasy
PERISTIWA
JAKARTA Partai Demokrat menyatakan belum membahas calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilihan Presiden
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp863,84 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengada
HUKUM DAN KRIMINAL
KENDAL Badan Gizi Nasional (BGN) membantah informasi yang mengaitkan penemuan jenazah pria di sebuah bangunan kosong di Kabupaten Kendal,
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehAndang SubahariantoPEMBACA yang budiman tentu bertanyatanya. Mengapa pejabat publik di banyak negara relatif gampang berkata, Saya mu
OPINI
BATU BARA Bentuk kepedulian terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat ditunjukkan oleh salah seorang pengusaha ponsel, Muhammad Mus
NASIONAL
BINJAI Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kota Binjai menggelar bakti sosial dengan membagikan 500 goni beras kepada wa
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh mengerahkan 1.820 personel untuk mengamankan pembukaan Muzakarah Internasional Ulama Tauhid Sufi KeII Tahun 2026
NASIONAL