Tambang Emas Ilegal di Perbatasan Tapsel–Madina Digerebek, 7 Orang Diamankan
TAPANULI SELATAN Aparat gabungan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan Brimob Polda Sumatera Utara menggerebek lokasi tambang emas
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberi sinyal kemungkinan adanya tambahan insentif bagi kader posyandu dari pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Gibran dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting 2025 yang digelar di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu, 12 November 2025.
"Saya kira ini perlu ada sedikit tambahan insentif. Tadi, sebenarnya ada sedikit berita baik dari Pak Menteri Keuangan, tapi sebentar, mau kita konfirmasi dulu ya," ujar Gibran di hadapan ratusan peserta, yang langsung disambut tepuk tangan.Baca Juga:
Meski demikian, Gibran meminta para kader bersabar menunggu kepastian kebijakan tersebut.
"Sabar dulu ya, Ibu. Kita konfirmasi dulu. Termasuk untuk kepala daerah," katanya.
Dalam dialog terbuka itu, Gibran menanyakan sejauh mana dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program penurunan stunting di lapangan.
Seorang kader posyandu asal Blora, Jawa Tengah, menjawab bahwa dukungan kepala daerah selama ini sudah berjalan baik, mulai dari bantuan pelatihan hingga pemberian makanan tambahan bagi balita.
Wapres pun mengapresiasi kerja keras para kader yang menjadi ujung tombak di lapangan.
"Kalau tidak ada ibu-ibu posyandu ini, mungkin angka stunting kita tidak sebaik sekarang," ujarnya.
Dalam arahannya, Gibran menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan penurunan stunting.
Ia menilai, dukungan daerah sangat menentukan keberhasilan target nasional menurunkan prevalensi stunting menjadi 14,2 persen pada 2029.
Dialog Gibran dengan para kader posyandu menjadi salah satu sesi yang paling mendapat perhatian dalam Rakornas.
Selain menyentuh isu kesejahteraan kader, Gibran juga menyinggung peran kepala daerah dalam memastikan program gizi dan edukasi berjalan konsisten hingga tingkat desa.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting nasional tercatat 19,8 persen.
Pemerintah menargetkan penurunan bertahap hingga 5 persen pada 2045, sejalan dengan visi Indonesia Emas.
Kader posyandu dipandang sebagai aktor penting dalam mendorong perubahan perilaku gizi masyarakat dan pengawasan tumbuh kembang anak.
Namun, berbagai pihak menilai kesejahteraan dan dukungan bagi kader di lapangan masih perlu diperkuat agar program berjalan lebih optimal.
Langkah Gibran memberi sinyal tambahan insentif juga terbaca sebagai pesan politik kesejahteraan, terutama di tengah agenda pemerintah menekan kesenjangan kualitas layanan kesehatan dasar.
Bila benar terealisasi, kebijakan ini bisa menjadi insentif moral dan ekonomi bagi ribuan kader posyandu di seluruh Indonesia yang selama ini bekerja dengan dukungan terbatas.
"Kita perlu pastikan, insentif bukan sekadar angka di anggaran, tapi bentuk penghargaan pada kerja sunyi para kader posyandu," ujar Gibran. *
(km/um)
TAPANULI SELATAN Aparat gabungan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan Brimob Polda Sumatera Utara menggerebek lokasi tambang emas
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wacana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) kembali menguat setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekali
NASIONAL
BATUBARA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perbincangan hangat di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Sumater
PENDIDIKAN
BATU BARA Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat Kabupaten Batu Bara di Bulan suci Ramadhan, Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Pertanian Amran Sulaiman memastikan pasokan pangan nasional tetap aman meski Selat Hormuz ditutup akibat eskalasi konfli
EKONOMI
JAKARTA Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji melalui
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 berada di kisaran 5,5 hingga 5,6 persen. Target tersebu
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, pada Selasa dini h
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jawa Tengah, salah satunya menjerat Bupati P
POLITIK
DOHA Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamenham) RI, Mugiyanto, mengungkapkan situasi di Qatar hingga Selasa (3/3/2026) masih belum kondu
INTERNASIONAL