Marak Hoaks Program MBG, BGN: Tidak Sesuai Fakta di Lapangan
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti masih maraknya penyebaran informasi tidak benar atau hoaks di ruang digital terkait pelaksan
NASIONAL
JAKARTA — Wacana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) kembali menguat setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Harian Dewan Energi Nasional, Bahlil Lahadalia, mendorong nuklir masuk dalam strategi ketahanan energi nasional.
Sejumlah akademisi menilai Indonesia memiliki kapasitas untuk mengembangkan PLTN dengan standar keselamatan internasional, baik dari sisi sumber daya manusia, potensi bahan baku, maupun kesiapan kelembagaan.
Pakar energi dari Universitas Hasanuddin, Muhammad Bachtiar Nappu, mengatakan konsep Small Modular Reactor (SMR) menjadi opsi paling realistis bagi Indonesia sebagai negara kepulauan.Baca Juga:
"PLTN modular dalam bentuk SMR menjadi jaminan ketahanan energi ke depan dalam skala yang lebih terukur," ujar Bachtiar, Minggu, 15 Februari 2026.
Ia menjelaskan, PLTN konvensional umumnya berkapasitas sekitar 1.000 megawatt listrik (MWe), sedangkan SMR dapat dimulai dari kapasitas sekitar 50 MWe dan dikembangkan bertahap sesuai kebutuhan daerah.
Pendekatan modular dinilai lebih fleksibel untuk wilayah terpencil sekaligus menekan risiko investasi awal.
Pandangan serupa disampaikan Andi Jumardi dari Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi Balikpapan.
Menurut dia, energi nuklir berpotensi lebih kompetitif secara ekonomi dalam jangka panjang dibandingkan energi fosil, terutama untuk negara berpenduduk besar seperti Indonesia.
Peneliti Laboratorium Rekayasa Termal dan Sistem Energi di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Ary Bachtiar Krishna Putra, menekankan keunggulan nuklir dari sisi densitas energi dan emisi karbon.
"Dengan bahan bakar sangat kecil, listrik yang dihasilkan besar dan stabil. Secara proses, tidak ada emisi karbon," ujarnya.
Meski demikian, Ary mengingatkan tantangan utama bukan hanya pada aspek teknologi, melainkan juga penentuan lokasi, kesiapan infrastruktur, serta penerimaan publik.
Edukasi berbasis sains, kata dia, menjadi kunci untuk membedakan teknologi generasi lama dengan sistem modern yang memiliki fitur keselamatan pasif.
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti masih maraknya penyebaran informasi tidak benar atau hoaks di ruang digital terkait pelaksan
NASIONAL
Oleh Krisna.SUDAH terlalu lama pemekaran daerah dijual sebagai janji kesejahteraan. Narasinya indah, mudah dipercaya, dan terus diulang sej
OPINI
SAMARINDA Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, memilih tidak menemui ribuan massa yang menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur
PERISTIWA
JAKARTA Dewan Pers menyerahkan dokumen masukan terkait perlindungan karya jurnalistik dalam revisi Rancangan UndangUndang Hak Cipta kep
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan sejumlah jenderal purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam seb
NASIONAL
SEMARANG Mantan anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang, Aipda Robig Zaenudin, yang menjadi terpidana kasus penembakan pelaj
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, dilaporkan mengalami luka serius di bagian kaki dan wajah setelah serangan udara yang
INTERNASIONAL
SURABAYA Seluruh siswa kelas 10 SMA Labschool Unesa 1 mengikuti kuliah tamu bertema pasar modal yang digelar bekerja sama dengan Sucor S
PENDIDIKAN
JAKARTA Bareskrim Polri menetapkan Syekh Ahmad Al Misry (SAM) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap sejumlah s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAMBI Dua anggota Kepolisian Daerah Jambi, Bripda Nabil dan Bripda Samson, resmi diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) setelah terlib
HUKUM DAN KRIMINAL