DPR Desak Polisi Bongkar Kasus 995 Senjata di Sekolah Jaksel, Diduga Langgar UU Darurat
JAKARTA Komisi III DPR RI mendesak kepolisian mengusut tuntas penemuan 995 pucuk senjata, amunisi, serta barang bukti lain di sebuah sek
NASIONAL
JAKARTA — Wacana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) kembali menguat setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Harian Dewan Energi Nasional, Bahlil Lahadalia, mendorong nuklir masuk dalam strategi ketahanan energi nasional.
Sejumlah akademisi menilai Indonesia memiliki kapasitas untuk mengembangkan PLTN dengan standar keselamatan internasional, baik dari sisi sumber daya manusia, potensi bahan baku, maupun kesiapan kelembagaan.
Pakar energi dari Universitas Hasanuddin, Muhammad Bachtiar Nappu, mengatakan konsep Small Modular Reactor (SMR) menjadi opsi paling realistis bagi Indonesia sebagai negara kepulauan.Baca Juga:
"PLTN modular dalam bentuk SMR menjadi jaminan ketahanan energi ke depan dalam skala yang lebih terukur," ujar Bachtiar, Minggu, 15 Februari 2026.
Ia menjelaskan, PLTN konvensional umumnya berkapasitas sekitar 1.000 megawatt listrik (MWe), sedangkan SMR dapat dimulai dari kapasitas sekitar 50 MWe dan dikembangkan bertahap sesuai kebutuhan daerah.
Pendekatan modular dinilai lebih fleksibel untuk wilayah terpencil sekaligus menekan risiko investasi awal.
Pandangan serupa disampaikan Andi Jumardi dari Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi Balikpapan.
Menurut dia, energi nuklir berpotensi lebih kompetitif secara ekonomi dalam jangka panjang dibandingkan energi fosil, terutama untuk negara berpenduduk besar seperti Indonesia.
Peneliti Laboratorium Rekayasa Termal dan Sistem Energi di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Ary Bachtiar Krishna Putra, menekankan keunggulan nuklir dari sisi densitas energi dan emisi karbon.
"Dengan bahan bakar sangat kecil, listrik yang dihasilkan besar dan stabil. Secara proses, tidak ada emisi karbon," ujarnya.
Meski demikian, Ary mengingatkan tantangan utama bukan hanya pada aspek teknologi, melainkan juga penentuan lokasi, kesiapan infrastruktur, serta penerimaan publik.
Edukasi berbasis sains, kata dia, menjadi kunci untuk membedakan teknologi generasi lama dengan sistem modern yang memiliki fitur keselamatan pasif.
JAKARTA Komisi III DPR RI mendesak kepolisian mengusut tuntas penemuan 995 pucuk senjata, amunisi, serta barang bukti lain di sebuah sek
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua KomisiWakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai dugaan pencatutan nama Presiden Prabowo Subianto dalam
POLITIK
JAKARTA Pihak mantan Ketua Yayasan sekolah swasta di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, akhirnya buka suara terkait temuan 995 pucuk senjat
NASIONAL
JAKARTA Wacana penerapan hukuman mati bagi koruptor kembali menuai perdebatan. Sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) menolak usulan t
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah memberikan kemudahan bagi pesantren dan sekolah berbasis keagamaan berasrama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi
NASIONAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendesak Polda Sumatera Utara mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya WL
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi berbagai hasil riset dan inovasi yang dipamerkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menjajal langsung ketahanan genteng komposit hasil inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) saa
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) tengah menelusuri dugaan pelanggaran etik terkait komentar bernada tidak berempati yang dilakuk
NASIONAL
JAKARTA Polres Metro Jakarta Selatan terus menyelidiki temuan ratusan senjata di salah satu yayasan sekolah swasta di kawasan Pondok Pin
HUKUM DAN KRIMINAL