Skenario Konstitusi Jika Gugatan Gibran Dikabulkan MK: Ini Alur Penggantian dan Sosok Potensial
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
MEDAN – Puluhan konsumen pembeli unit Apartemen Podomoro City Medan yang tergabung dalam Perkumpulan Podomoro Deli Medan Bersatu (PPDMB) melayangkan gugatan hukum terhadap manajemen PT. Sinar Menara Deli di Jakarta terkait dugaan penundaan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB).
Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Perkara 1141/Pdt.G/2025/PN Mdn pada Rabu (12/11/2025).
Ketua PPDMB, Pangeran Kasan Benua, mengatakan langkah hukum diambil karena manajemen pengembang dinilai tidak menanggapi undangan resmi untuk proses AJB, padahal para konsumen telah menunggu bertahun-tahun.Baca Juga:
"Uang BPHTB yang sudah kami titip seharusnya dikembalikan dulu kalau memang belum bisa melakukan AJB. Ini sudah sangat lama, bahkan ada yang sudah menunggu sampai puluhan tahun. Tentu ini sangat merugikan kami, baik dari segi hukum maupun keuangan," ujarnya, Kamis (13/11/2025).
Selain kerugian hukum, PPDMB menilai terdapat kerugian finansial yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
Beberapa konsumen telah membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sejak lebih dari sepuluh tahun lalu, namun proses pembayaran ke pemerintah kota diduga belum dilakukan pengembang.
"Kami sudah berulang kali mengirim undangan, tapi tidak ada respon. Karena itu, kami mempercayakan langkah hukum ini kepada Tim Kantor Hukum Ali Leonardi N, S.H., S.E., MBA., M.H. & Associates yang diketuai oleh Pramudya Tarigan, S.H., M.H., untuk mengawal dan memperjuangkan hak-hak para konsumen," tegas Kasan.
PPDMB berharap proses hukum ini bisa membuka jalan penyelesaian yang adil bagi seluruh pembeli unit apartemen dan menjadi pembelajaran bagi pengembang untuk tidak mengabaikan kewajibannya kepada konsumen.
Ribuan unit apartemen di Podomoro City Medan mewajibkan konsumen membayar BPHTB sekitar 5 persen dari harga per unit yang berkisar Rp1,5–3 miliar.
"Langkah ini kami ambil agar nantinya pengadilan memerintahkan pembayaran BPHTB dan AJB segera diproses," pungkas Kasan.*
(sp/ad)
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyoroti keberadaan sejumlah dokumen terkait ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang disebut
POLITIK
MUARASABAK Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Muara Sabak terus meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah telah menuntaskan kewajiban pembayaran obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Indonesia (BI) sen
EKONOMI
JAKARTA Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung memeriksa
HUKUM DAN KRIMINAL
JATINANGOR Sebanyak 50 mahasiswa Universitas Padjadjaran (UNPAD) terpilih menerima Program Beasiswa GENZI UPZ IKA UNPAD. Selain mendapatka
PENDIDIKAN
MEDAN Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa tantangan baru bagi pelaku seni, akademisi hingga fotografe
SENI DAN BUDAYA
BANDA ACEH Unit VI Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan seorang pria berinisial AN (30) yang diduga terlibat kasus penggelapa
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Polisi menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang telah diburu hampir dua bulan. Pelaku bernama Yogi Wardani (32) ditangkap d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang warga Deli Serdang, Indrayani, mengadukan sejumlah penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (
HUKUM DAN KRIMINAL