100% Sekolah di Sumut Kini Teraliri Listrik dan Internet, Digitalisasi Pendidikan Dipercepat
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Seko
PENDIDIKAN
JAKARTA- Komisi III DPR RI berencana membentuk Panitia Kerja (Panja) Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan, sebagai respons terhadap tuntutan publik agar penegakan hukum di Indonesia lebih profesional, transparan, dan berkeadilan.
Rencananya, Panja ini akan disahkan pada Selasa, 18 November 2025.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung), Anang Supriatna, menyatakan pihaknya menghormati rencana pembentukan Panja tersebut.Baca Juga:
Namun, hingga saat ini Kejagung mengaku belum menerima informasi resmi maupun tujuan lengkap dari pembentukan Panja terkait Kejaksaan.
"Kami menghormati berita tersebut, namun sampai saat ini kami masih belum paham terhadap tujuan pembentukan Panja untuk Kejaksaan dan kami saat ini belum mendapat kabar secara resmi dari Komisi III," ujar Anang, Sabtu (15/11/2025).
Meski demikian, Anang menegaskan Kejaksaan telah melakukan reformasi internal secara berkelanjutan.
Tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Kejaksaan dalam lima tahun terakhir, menurut survei, menunjukkan hasil positif.
"Perlu dicatat, saat ini Kejaksaan sudah lama mereformasi diri dan terus melakukan pembenahan di internal. Hal ini terbukti dengan tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap capaian kinerja Kejaksaan selama lima tahun berturut-turut," kata Anang.
Kejaksaan juga terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat integritas dan profesionalisme penegakan hukum.
"Kami akan terus bertransformasi ke arah yang lebih baik, mengedepankan tindakan hukum yang tegas, adil, transparan, profesional, dan pelayanan yang humanis," tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan pembentukan Panja adalah bagian dari tanggung jawab legislasi dalam menanggapi aspirasi masyarakat agar sistem hukum di Indonesia lebih akuntabel.*
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Seko
PENDIDIKAN
PADANG LAWAS Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Lawas menyita uang senilai Rp1,8 miliar dalam kasus dugaan korupsi dana Program Sawit Raky
HUKUM DAN KRIMINAL
NIAS SELATAN Keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mencabut izin 28 perusahaan yang merusak lingkungan di Sumatera Ut
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan mengeluhkan keterlambatan pencairan g
PEMERINTAHAN
MEDAN Polsek Sunggal berhasil menangkap pelaku penggelapan sepeda motor yang memanfaatkan aplikasi kencan untuk menjerat korbannya. Pela
HUKUM DAN KRIMINAL
LONDON Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu Raja Inggris Charles III sebelum menghadiri Pertemuan Filantropi Konservasi
NASIONAL
SAMPANG Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sampang, Fadilah Helmi, dikabarkan telah dijemput dan diamankan oleh Satuan Tugas Khusus (Satga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengguna dompet digital DANA kini bisa mendapatkan saldo gratis hingga ratusan ribu rupiah melalui sejumlah fitur praktis yang t
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Pengelolaan parkir di Kota Padangsidimpuan yang dilakukan oleh Koperasi K24 memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapa
PEMERINTAHAN
MEDAN Tak sampai sepekan menjabat sebagai Kapolsek Sunggal, Kompol Muhammad Yunus Tarigan berhasil menangkap dua pelaku pencurian dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
