Kejati Sumut Mulai Usut Dugaan Korupsi KIP Kuliah di LLDikti Wilayah I, Masuk Tahap Pulbaket
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN - Operasi Zebra Toba 2025 yang digelar Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara berlangsung dengan pola penegakan yang lebih humanis.
Selain memberikan teguran langsung kepada pelanggar, petugas turut memperkuat edukasi keselamatan melalui penempelan stiker, pembagian leaflet, hingga laporan langsung dari lapangan.
Operasi yang melibatkan unsur TNI, Satpol PP, Jasa Raharja, dan Dinas Perhubungan ini mulai dilakukan pada Kamis pagi, 20 November 2025, di sejumlah titik strategis.Baca Juga:
Pendekatan persuasif menjadi fokus utama untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat tanpa mengesampingkan ketegasan hukum.
Petugas memberikan imbauan kepada pengendara yang tidak mematuhi aturan lalu lintas.
Bagi pelanggaran ringan, pengemudi menerima teguran lisan atau tertulis yang menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan.
Ditlantas Polda Sumut juga menyiarkan laporan langsung (live report) dari berbagai lokasi operasi.
Melalui cara itu, masyarakat dapat mengetahui kondisi arus lalu lintas secara real-time, sekaligus melihat proses penegakan disiplin yang dilakukan petugas.
Pendekatan ini dinilai memperkuat transparansi dan memberikan gambaran faktual mengenai dinamika operasi di lapangan.
Selain itu, petugas membagikan stiker keselamatan untuk kendaraan roda dua, tiga, dan empat.
Leaflet berisi pesan edukasi dan daftar target pelanggaran Operasi Zebra Toba 2025 turut disebarkan kepada masyarakat.
Langkah tersebut menjadi strategi untuk menanamkan kebiasaan tertib berlalu lintas mulai dari hal kecil, seperti penggunaan helm standar dan kepatuhan marka jalan.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Dr. Ferry Walintukan, menyatakan bahwa operasi tahun ini tidak hanya bertumpu pada penindakan.
"Operasi Zebra Toba 2025 kami laksanakan dengan pendekatan persuasif. Tujuannya bukan sekadar menindak, tetapi membangun kesadaran kolektif bahwa keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama," ujarnya.
Operasi Zebra Toba 2025 menargetkan sejumlah pelanggaran yang berpotensi memicu kecelakaan, antara lain:
Tidak memakai helm
Melawan arus
Menggunakan ponsel saat berkendara
Berkendara dalam pengaruh alkohol
Pengemudi di bawah umur
Berboncengan lebih dari satu orang
Menggunakan knalpot brong
Menerobos lampu merah
Melanggar marka dan rambu
Melebihi batas kecepatan
Dengan sinergi lintas instansi dan partisipasi publik, Operasi Zebra Toba 2025 diharapkan mampu menekan angka kecelakaan dan membangun budaya berkendara yang lebih aman di Sumatera Utara.*
(um)
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerbitkan surat perintah tugas (sprint) untuk menindaklanjuti laporan dugaan koru
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat, 17 April 2026, menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Isr
INTERNASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Monitoring mengungkap sejumlah potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Aturan ini
KESEHATAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meninjau jembatan eks perlintasan kereta api di Jalan Adi Sucipto, Gang Damai, Kecamatan
PEMERINTAHAN
DENPASAR Presiden Prabowo Subianto mengajak umat Hindu menjadikan Dharma Santi Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat persaudaraan da
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tidak dihapus, melainkan sedang mengalami p
PEMERINTAHAN
OlehAbrilloga S.H, M.H.Tulisan opini yang disampaikan oleh Edi Irawan, ST, yang menyerang Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitu
OPINI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami asalusul dana yang disetorkan oleh 16 kepala organisasi perangkat daerah (OP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan lima poin perbaikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) guna meminimalk
HUKUM DAN KRIMINAL