Modus Licik Dibalut Batang Pisang, 10 Kg Ganja di Padangsidimpuan Digagalkan Polisi
PADANGSIDIMPUAN Polisi menggagalkan dugaan peredaran 10 kilogram ganja di Jalan HT Rizal Nurdin, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsi
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menggelar Forum Group Discussion (FGD) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia di Prime Plaza Hotel Sanur, Kamis (27/11).
Kegiatan ini bertujuan menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait dinamika kewarganegaraan yang semakin kompleks.
Direktur Perencanaan Peraturan Perundang-undangan, Aisyah Lailiyah, menyatakan bahwa RUU perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2006 telah masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2026.Baca Juga:
"RUU ini kita siapkan untuk menjawab berbagai perkembangan kewarganegaraan saat ini, termasuk isu diaspora, mobilitas global, dan perlindungan hukum bagi WNI di berbagai negara," ujarnya.
Aisyah menegaskan bahwa kewarganegaraan adalah hak dasar yang harus dijamin negara, baik bagi warga di dalam negeri maupun diaspora.
"Negara wajib hadir memberikan kepastian status dan perlindungan hukum bagi seluruh WNI," kata dia.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali yang diwakili Mustiqo Vitra Ardhiansyah menilai forum ini penting dalam merumuskan kebijakan kewarganegaraan yang adaptif.
"Kita menghadapi dinamika global yang sangat cepat. Isu diaspora, administrasi kewarganegaraan, hingga integrasi data lintas sektor harus ditangani melalui regulasi yang menyeluruh," ujarnya.
Tri Wahyuningsih, Kepala Subdirektorat Penyelarasan Naskah Akademik Ditjen PP, menekankan pentingnya pelibatan publik dalam kajian akademik.
Kontribusi akademisi, pemerintah daerah, masyarakat, hingga diaspora menjadi kunci agar RUU mencerminkan kebutuhan nyata warga.
FGD berlangsung secara hybrid dengan menghadirkan akademisi dari berbagai universitas, termasuk Universitas Indonesia, Universitas Udayana, dan Universitas Padjadjaran.
Mereka menyampaikan masukan strategis terkait kebutuhan pembaruan regulasi kewarganegaraan, serta isu-isu hukum dan administrasi yang harus diperkuat dalam naskah akademik RUU.
PADANGSIDIMPUAN Polisi menggagalkan dugaan peredaran 10 kilogram ganja di Jalan HT Rizal Nurdin, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsi
HUKUM DAN KRIMINAL
SERDANG BEDAGAI Mata kiri sopir truk bernama Suprayogi (60) mengalami kebutaan setelah terkena lemparan batu saat terlibat cekcok dengan s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyampaikan analisis mengenai gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Preside
POLITIK
DELI SERDANG Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama pemerintah kabupaten/kota dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Su
KESEHATAN
MEDAN Seorang pria berinisial Tenang Simanungkalit (32) yang mengaku sebagai wartawan diduga menganiaya pemilik tempat usaha di kawasan Ja
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH SINGKIL Sebanyak 21 penumpang Kapal Motor (KM) Anugerah Jaya berhasil dievakuasi setelah kapal mengalami gangguan mesin di perairan A
PERISTIWA
MEDAN Pengamat pelayanan publik Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr Adhar Hakim, menyayangkan sikap Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Politisi PDIP Mohamad Guntur Romli menyindir Presiden ke7 RI Joko Widodo setelah menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Sol
POLITIK
PANGKALPINANG Satuan Lapangan (Satlap) Tri Cakti mengamankan 39 kampil pasir timah kering dengan estimasi berat sekitar 1.560 kilogram ata
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Utara mencatat kinerja Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRBPRS
EKONOMI