Kemenkum Resmikan Posbankum di Seluruh Desa dan Kelurahan Gorontalo

Data resmi Posbankum mencatat lebih dari 3.839 kasus telah ditangani, termasuk sengketa tanah, gangguan kamtibmas, penganiayaan, pencurian, hutang-piutang, KDRT, waris, perlindungan anak, dan permasalahan perjanjian.

Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menilai Posbankum berfungsi lebih dari sekadar konsultasi hukum.

"Posbankum adalah pusat edukasi dan juru damai di desa, tempat masyarakat menyelesaikan persoalan secara musyawarah dan kekeluargaan tanpa harus ke pengadilan," ujar Gusnar.

Menurutnya, keberadaan paralegal yang terlatih mampu mencegah konflik sejak dini dan mengurangi beban institusi penegak hukum.

Kemenkum menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, PBH, dan pemangku kepentingan lainnya, memastikan prinsip people-centered justice menjadi fondasi layanan hukum di seluruh desa.*

(um)