KPU Akui Tak Verifikasi Langsung Syarat Pendidikan Gibran ke Dinas Pendidikan
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui tidak melakukan verifikasi langsung mengenai persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka
HUKUM DAN KRIMINAL
BLORA- Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) menerima lahan hibah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, Jawa Tengah, untuk pembangunan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Blora.
Menteri Imipas Agus Andrianto memantau langsung lokasi dan menegaskan agar pembangunan memberi manfaat langsung bagi pelaku usaha lokal.
Dalam pengecekan pada Sabtu (29/11), Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Jawa Tengah, Haryono, memaparkan rencana pembangunan dengan estimasi anggaran sekitar Rp 75 miliar.Baca Juga:
Lahan yang diterima akan dipadatkan setinggi dua meter sebagai persiapan konstruksi.
Menteri Agus menegaskan, seluruh proses pembangunan harus melibatkan pelaku usaha Blora, mulai dari pengadaan kontraktor, bahan bangunan, hingga mebel.
"Mebeling harus menggunakan mebel buatan pengrajin Blora. Kontraktor dan bahan bangunan juga harus dari Blora. Jangan ada dari luar," tegasnya.
Hibah lahan dari Pemkab Blora diberikan pada 15 Mei 2025.
Selanjutnya, Menteri PAN-RB menyetujui pembentukan 18 Unit Pelaksana Teknis Kantor Imigrasi pada 4 November 2025, termasuk Kantor Imigrasi Blora.
Keputusan resmi pembentukan kantor diterbitkan melalui Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-51.OT.01.03 Tahun 2025 pada 14 November 2025.
Serah terima lahan secara tertulis dilakukan pada 19 November 2025 oleh Bupati Blora Arief Rohman kepada Kakanwil Haryono, disertai Naskah Perjanjian Hibah Nomor 000.4.3.2/1430/2025 dan Nomor WIM.13.HK.01.09-15.
Pembangunan kantor ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pelayanan imigrasi, tetapi juga menstimulus perekonomian masyarakat sekitar dengan melibatkan UMKM dan pengrajin lokal, serta membuka peluang lapangan kerja baru di Blora.*
(d/um)
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui tidak melakukan verifikasi langsung mengenai persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief, mengungkap percakapan dengan mantan Me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengukuhkan Rusdy Sofyan sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengapresiasi langkah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMK
EKONOMI
MEDAN Kuasa hukum pemohon eksekusi tanah di Desa Telaga Tujuh, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, mempertanyakan belum dite
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Sebagai bentuk pemenuhan hak pelayanan kesehatan dasar bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
NASIONAL
JAKARTA Aliansi Tanah Untuk Rakyat (ATUR) Jakarta mengonsolidasikan kekuatan dalam aksi yang digelar di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, K
PERISTIWA
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta mengurangi hukuman mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Men
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Hery Susanto dengan hukuman penjara selama 5 tahun
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLOK Kepolisian Resor (Polres) Arosuka menemukan indikasi alih fungsi lahan di kawasan hulu sungai yang diduga berkaitan dengan banjir
PERISTIWA