Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
JAKARTA- Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii mengungkapkan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki lembaganya dalam merespons bencana banjir dan longsor di Sumatera.
Kondisi ini, menurut dia, menjadi salah satu tantangan terbesar saat melakukan evakuasi korban dalam beberapa hari terakhir.
Syafii menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 1 Desember 2025.Baca Juga:
Ia menegaskan bahwa kemampuan Basarnas di lapangan tidak sebanding dengan cakupan wilayah kerja mereka.
"Kalau ditanya apakah Basarnas memiliki sarana-prasarana yang cukup? Kami sampaikan pasti sangat kurang," kata Syafii.
"Harapan Komisi kan kami hadir di setiap kabupaten, sementara kondisi kami jauh dari itu."
Satu Kantor Tangani 18 Kabupaten-Kota
Syafii mencontohkan situasi di Sumatera Barat, salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana paling tinggi.
Di provinsi tersebut, satu kantor Basarnas harus menangani 18 kabupaten/kota sekaligus, dengan jumlah personel yang juga terbatas.
Keterbatasan itu berimbas pada respons evakuasi yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari TNI-Polri, pemerintah daerah, hingga relawan setempat.
Ia menegaskan bahwa partisipasi warga yang tidak terdampak menjadi kunci penyelamatan pada jam-jam pertama bencana.
"Kami berharap seluruh warga yang tidak terdampak mampu melakukan tindakan awal sambil menunggu tim SAR datang," ujar Syafii.
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN