JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, memastikan seluruh konektivitas di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan kembali berfungsi pada pertengahan Desember 2025.
Kepastian ini disampaikan usai rapat dengan Komisi V DPR di Senayan, Selasa, 2 Desember 2025.
"Harus, wajib. Prioritas kita membuka semua konektivitas, baik jalan maupun jembatan," ujar Dody.Baca Juga:
Ia menegaskan percepatan pemulihan infrastruktur ini krusial untuk memastikan distribusi bantuan bisa menjangkau seluruh wilayah terisolasi.
Menurut Dody, sejumlah ruas sudah dapat dilalui, termasuk jalur Sibolga–Barus yang kini terbuka bagi kendaraan kecil dan sepeda motor.
Namun akses untuk truk belum memungkinkan karena kondisi jalan masih rentan.
"Sibolga sudah terbuka, tapi truk kecil belum bisa masuk," katanya.
Dengan terbukanya sebagian rute, aliran bantuan ke Kota Sibolga saat ini mulai lancar.
Selain lewat jalur darat, pengiriman bantuan juga dilakukan melalui jalur laut via Pelabuhan Belawan.
Laporan BNPB menyebut jalur Tarutung–Sibolga terputus di sejumlah titik, menyebabkan lebih dari 12 ribu warga di Kecamatan Parmonangan dan Adiankoting terisolasi.
Tim Basarnas, TNI, dan Polri belum dapat menjangkau beberapa lokasi akibat kondisi medan yang sulit.
Upaya pembukaan akses juga dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal, terutama pada jalur Singkuang–Tabuyung dan Batang Natal–Muara Batang Gadis, yang terputus akibat longsor dan banjir.
Kementerian PU melanjutkan pengerjaan di sejumlah jalur nasional lainnya, termasuk Sibolga–Padang Sidempuan dan Sibolga–Tarutung.
Selain itu, beberapa akses di wilayah perbatasan Aceh–Sumut juga terus ditangani, seperti Jembatan Meureudu yang mengalami kerusakan parah akibat banjir.
Dody menegaskan bahwa pemulihan konektivitas menjadi faktor kunci dalam mempercepat tanggap darurat dan proses pemulihan pascabencana. "Arah utara, selatan, tengah—semua ke Tapanuli harus terbuka," ujarnya.*
(k/dh)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di 16 lokasi terkait dugaan korupsi limbah minyak sawit atau Palm Oil Mill Ef
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna dilaporkan ke MKMK atas dugaan pelanggaran kode etik da
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tim Opsnal Subdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Aceh berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat 51,79 gr
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG Pemerintah Kabupaten Badung menyelenggarakan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 dengan mengusung tema Kolaborasi
NASIONAL
DENPASAR Komandan Kodim 1611/Badung (Dandim 1611/Badung), Kolonel Inf Putu Tangkas, diwakili oleh Danramil 161107/Denpasar Barat, Mayor
NASIONAL
ACEH UTARA Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., meninjau pembangunan jembatan Bailey bantuan Kapolri yang menghubungk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan Aset oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Sekolah
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Bripda MS, anggota B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan penyaluran zakat yang dikaitkan dengan program Makan
NASIONAL
