Menyusuri Kebun Melon dan Rumah Tempe Koro, Inisiatif Srikandi Aceh Dukung Pembangunan Ekonomi Lokal
BANDA ACEH Matahari Kamis pagi (2/4/2026) menyinari Gampong Lam Manyang, Kecamatan Peukan Bada, saat rombongan tiga srikandi Aceh keluar
EKONOMI
JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memperingatkan potensi aksi mafia tanah pasca banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
Banjir yang menenggelamkan sawah diperkirakan memusnahkan sekitar 65 ribu hektare lahan pertanian, sehingga membuka celah bagi klaim ilegal.
"Ya pasti ada. Sawah yang terkena lumpur kehilangan batas-batasnya, ini menjadi potensi mafia tanah mengklaim lahan orang lain," ujar Nusron usai Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN 2025 di Jakarta, Senin (8/12/2025).Baca Juga:
Nusron menekankan bahwa lahan sawah yang sudah bersertifikat tetap aman karena tapal batas tercatat dalam data spasial Kementerian ATR/BPN. Namun, bagi lahan yang hilang batasnya akibat banjir, risiko klaim ilegal tetap tinggi.
Selain potensi mafia tanah, Menteri ATR/BPN menyebut banjir Sumatera dipicu tingginya debit air dan berkurangnya area resapan akibat berkurangnya pepohonan.
Ia menekankan perlunya revisi tata ruang, termasuk mengembalikan fungsi lahan yang sebelumnya hutan.
"Keputusan ekstremnya adalah dikembalikan menjadi fungsi hutan lagi. Ini pasti akan menimbulkan perdebatan, tetapi langkah ini penting untuk mencegah bencana serupa," kata Nusron.
Evaluasi ini juga melibatkan Menteri Kehutanan, terutama pada kebun-kebun yang sebelumnya merupakan kawasan hutan yang dilepas untuk fungsi lain.
Upaya ini diharapkan menjaga resapan air dan meminimalisasi risiko bencana di masa depan.
Langkah pengawasan terhadap mafia tanah menjadi salah satu fokus utama Kementerian ATR/BPN pasca bencana, terutama untuk melindungi kepemilikan sah para petani.*
(d/dh)
BANDA ACEH Matahari Kamis pagi (2/4/2026) menyinari Gampong Lam Manyang, Kecamatan Peukan Bada, saat rombongan tiga srikandi Aceh keluar
EKONOMI
BANDA ACEH Perselisihan antara Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi dan Hasan Basri, akhirnya menemui titik temu. Langkah
POLITIK
MEDAN Kasus dugaan penganiayaan yang menjerat Junara Hutahaean memunculkan kontroversi di persidangan Pengadilan Negeri Medan. Tim penas
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang pria berusia 52 tahun yang bekerja sebagai penjaga malam ditemukan tewas di dalam sebuah ruko di Jalan Ring Road, Kecamata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat, Wahyu Trah Utomo, membantah pernyataan Ammar Zoni dalam pleidoi pribadinya yang menyebut nar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai pekan depan akan melaksanakan pemeriksaan maraton terhadap penyelenggara ibadah haji kh
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Dalam rangka mempersiapkan supervisi tingkat Provinsi Sumatera Utara, Tim Penggerak PKK (TP PKK) Kota Binjai menggelar kegiatan p
PEMERINTAHAN
BINJAI Pemerintah Kota Binjai melalui Sekretaris Daerah (Sekdako) Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, S.Sos., M.M., bersama Kepala Bada
PEMERINTAHAN
JAKARTA Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemanfaatan kayu ha
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan dari Fraksi Demokrat, menyuarakan kemarahan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ka
POLITIK