Pemprov Sumut Siapkan Skema Pembongkaran Bantuan Kementan di Belawan, Pelindo Pastikan Fasilitas Optimal

MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar Rapat Koordinasi Bantuan Bencana untuk mematangkan persiapan kedatangan logistik bantuan dari Kementerian Pertanian yang dibawa menggunakan KRI Banda Aceh dan dijadwalkan tiba di Pelabuhan Belawan dalam waktu dekat.

Rapat berlangsung pada Kamis, 11 Desember 2025, di Posko Tanggap Darurat Bencana Provinsi Sumut, Jalan A.H. Nasution, Medan.

Fokus utama pertemuan adalah memastikan proses pembongkaran (unloading) logistik berlangsung cepat, aman, dan terkoordinasi sebelum segera disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana.

Baca Juga:

• Mutu Proyek Penanganan Longsor Rp 8 Miliar di Amandraya–Lolowau Dipertanyakan, Diduga Tak Sesuai Spesifikasi!

Executive Director 1 Regional 1 PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Jonedi Ramli, menyampaikan bahwa seluruh fasilitas operasional di Pelabuhan Belawan telah disiapkan untuk mendukung proses bongkar muat.

"Pelabuhan Belawan telah kami siapkan untuk mendukung pembongkaran bantuan dari Kementerian Pertanian. Kami memastikan seluruh fasilitas dan koordinasi operasional berjalan optimal agar distribusi bantuan dapat segera dilakukan kepada pihak yang membutuhkan," ujar Jonedi.

Ia menambahkan, Pelindo Regional 1 terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI/Polri, dan instansi teknis lainnya agar seluruh rangkaian penanganan bantuan berjalan aman dan terstruktur.

Selain Pelindo Regional 1, rapat dihadiri oleh jajaran TNI Angkatan Laut, antara lain Dankodaeral I, Asintel, dan Asops Kodaeral I.

Hadir pula perwira pendamping program swasembada pangan, Kepala Bidang Modernisasi Pertanian sebagai Pj Satgas Swasembada Pangan Sumut, BPBD Sumut, dan instansi terkait lainnya.

Kehadiran lintas lembaga itu menegaskan pentingnya koordinasi menyeluruh mengingat skala bantuan yang masuk melalui jalur laut dan kebutuhan percepatan penyaluran ke berbagai daerah terdampak bencana di Sumatera Utara.

Pemprov Sumut menegaskan bahwa dengan koordinasi teknis yang matang, proses penyaluran bantuan diharapkan dapat berlangsung efektif dan tepat sasaran.

Pemerintah daerah menekankan pentingnya percepatan distribusi agar bantuan segera diterima masyarakat yang terdampak banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologi lainnya.*

(ad)

Mutu Proyek Penanganan Longsor Rp 8 Miliar di Amandraya–Lolowau Dipertanyakan, Diduga Tak Sesuai Spesifikasi!

Truk Satpol PP Aceh Utara Pembawa Bantuan Diduga Dibakar Massa, Polisi Lakukan Investigasi

Maruli Siahaan Bantah Bela TPL: “Yang Saya Bela adalah Hukum, Bukan Perusahaan”

Update Korban Banjir dan Longsor Sumatra, BNPB: 990 Tewas, 225 Hilang

Gubernur Mualem Dapat Laporan 80 Ton Bantuan Hilang, Pemkab Bener Meriah Bantah: Semua Logistik Tercatat

MDMC dan Lazismu Abdya Salurkan Bantuan Dari Masyarakat Sikabu ke Desa Terdampak Banjir dan Longsor Gayo Lues