TNI Respons Film “Pesta Babi”: Jangan Benturkan Masyarakat dan Program Pemerintah
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
Selain itu, Dini juga meminta pemerintah daerah yang terdampak bencana untuk segera mengelola dana bantuan dari Presiden sebesar Rp4 miliar dengan cepat, terukur, dan transparan.
Dana tersebut, menurut Dini, harus digunakan untuk kebutuhan darurat masyarakat, seperti logistik, naungan, layanan kesehatan, dan akses dasar.
"Pemda wajib memastikan dana ini benar-benar untuk kebutuhan darurat masyarakat. Pengelolaan harus cepat, namun tetap akuntabel," tegas Dini, sembari menekankan bahwa dalam kerangka hukum penanggulangan bencana dan operasional pendanaan, BNPB memiliki peran koordinasi untuk memastikan bantuan sampai tepat sasaran.
Dini juga mengingatkan, meskipun penggalangan dana harus dipermudah, pemerintah tetap perlu menjamin akuntabilitas dalam penggunaan dana bantuan.
"Kita semua satu tujuan: menyelamatkan nyawa, meringankan penderitaan warga, dan memulihkan kehidupan. Pemerintah harus memastikan pengaturan hukum tidak menghalangi kedermawanan rakyat, namun pada saat yang sama menjamin akuntabilitas," pungkasnya.
Sebagai informasi, bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah menelan lebih dari 1.000 korban jiwa, dengan lebih dari 200 orang dinyatakan hilang.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kerusakan parah di sejumlah wilayah, yang menyebabkan ribuan warga terpaksa mengungsi dan rumah-rumah serta infrastruktur rusak parah.
Pemerintah pusat telah mengalokasikan bantuan dana darurat, namun proses distribusi dan pengelolaan bantuan masih terus dipantau agar dapat segera memberikan bantuan yang dibutuhkan masyarakat.*
(bb/ad)
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK
PATI Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak boleh tercoreng oleh pr
NASIONAL
TAPTENG Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) mengamankan seorang personel kepolisian berinisial Aipda JEB yang diduga terlibat dalam penyalahg
HUKUM DAN KRIMINAL