DPR Kritik Menteri Gus Ipul Soal Izin Penggalangan Dana untuk Korban Bencana: “Jangan Hambat Solidaritas”

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik keras pernyataan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang lebih dikenal dengan nama Gus Ipul, yang meminta masyarakat untuk mengurus izin terlebih dahulu sebelum menggalang dana untuk korban bencana alam.

Kritik ini muncul setelah sejumlah influencer berhasil mengumpulkan dana dan menyalurkan bantuan langsung kepada korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, menilai bahwa dalam kondisi darurat bencana, penggalangan dana untuk bantuan kemanusiaan seharusnya tidak dibatasi oleh prosedur perizinan yang rumit.

Baca Juga:

• Gubernur Bobby Nasution Ingatkan: Kolaborasi Forkopimda Kunci Kesejahteraan Masyarakat Sumut

Menurutnya, prinsip kemanusiaan dan kecepatan dalam menanggulangi bencana harus menjadi prioritas utama.

"Dalam keadaan darurat, yang utama adalah menyelamatkan nyawa. Maka, mekanisme izin harus disesuaikan, dipermudah, dan jangan menghambat penyaluran bantuan," ungkap Dini dalam keterangan tertulis, Minggu (14/12).

Politikus Partai NasDem itu menjelaskan bahwa penggalangan dana memang diatur dalam UU No. 9/1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, serta Peraturan Menteri Sosial No. 8/2021.

Namun, ia menilai bahwa mekanisme perizinan tersebut sering kali tidak responsif terhadap situasi bencana yang mendesak.

Lamanya proses perizinan, kata dia, justru berpotensi menghambat upaya penyelamatan korban bencana.

"Proses perizinan yang lama bisa memperlambat penyaluran bantuan. Ini akan sangat merugikan bagi korban yang membutuhkan bantuan sesegera mungkin," ujarnya.

Dini mengusulkan agar pemerintah mempersiapkan skema pengecualian atau mekanisme notifikasi cepat bagi penggalangan dana darurat.

Dengan skema ini, masyarakat yang ingin menggalang dana untuk korban bencana tidak perlu menunggu proses perizinan yang memakan waktu, namun tetap berkewajiban melaporkan kegiatannya setelah bantuan disalurkan.

"Penggalangan dana darurat harus lebih fleksibel. Yang terpenting adalah memastikan bantuan sampai ke tangan yang membutuhkan secepat mungkin," kata Dini, yang juga mengingatkan bahwa UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Presiden No. 75/2021 mengharuskan dana bencana tersedia tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan.

Selain itu, Dini juga meminta pemerintah daerah yang terdampak bencana untuk segera mengelola dana bantuan dari Presiden sebesar Rp4 miliar dengan cepat, terukur, dan transparan.

Dana tersebut, menurut Dini, harus digunakan untuk kebutuhan darurat masyarakat, seperti logistik, naungan, layanan kesehatan, dan akses dasar.

"Pemda wajib memastikan dana ini benar-benar untuk kebutuhan darurat masyarakat. Pengelolaan harus cepat, namun tetap akuntabel," tegas Dini, sembari menekankan bahwa dalam kerangka hukum penanggulangan bencana dan operasional pendanaan, BNPB memiliki peran koordinasi untuk memastikan bantuan sampai tepat sasaran.

Dini juga mengingatkan, meskipun penggalangan dana harus dipermudah, pemerintah tetap perlu menjamin akuntabilitas dalam penggunaan dana bantuan.

"Kita semua satu tujuan: menyelamatkan nyawa, meringankan penderitaan warga, dan memulihkan kehidupan. Pemerintah harus memastikan pengaturan hukum tidak menghalangi kedermawanan rakyat, namun pada saat yang sama menjamin akuntabilitas," pungkasnya.

Sebagai informasi, bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah menelan lebih dari 1.000 korban jiwa, dengan lebih dari 200 orang dinyatakan hilang.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kerusakan parah di sejumlah wilayah, yang menyebabkan ribuan warga terpaksa mengungsi dan rumah-rumah serta infrastruktur rusak parah.

Pemerintah pusat telah mengalokasikan bantuan dana darurat, namun proses distribusi dan pengelolaan bantuan masih terus dipantau agar dapat segera memberikan bantuan yang dibutuhkan masyarakat.*

(bb/ad)

Gubernur Bobby Nasution Ingatkan: Kolaborasi Forkopimda Kunci Kesejahteraan Masyarakat Sumut

Prodi S1 Kebidanan Universitas Aufa Royhan Salurkan Bantuan Bahan Pokok untuk Warga Ambang Pasir, Batang Toru

Malaysia Salurkan Bantuan Rp 2 Juta per Mahasiswa Indonesia Terdampak Banjir Aceh dan Sumatera

AHY Tegaskan Dampak Bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar Lebih Parah dari Dugaan Awal

Banjir dan Longsor Putus Akses, Petani Cabai Aceh Tengah Jalan Kaki 4 Jam Lewati Lumpur Demi Jual Hasil Panen

Terobos Banjir, WNA Ditemukan Tewas Tersangkut di Gorong-Gorong Tibubeneng Bali