Menyusuri Kebun Melon dan Rumah Tempe Koro, Inisiatif Srikandi Aceh Dukung Pembangunan Ekonomi Lokal
BANDA ACEH Matahari Kamis pagi (2/4/2026) menyinari Gampong Lam Manyang, Kecamatan Peukan Bada, saat rombongan tiga srikandi Aceh keluar
EKONOMI
JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pemerintah pusat masih mampu menangani banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tanpa harus menetapkan status bencana nasional.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (15/12).
"Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan semuanya. Ini tiga provinsi dari 38 provinsi, jadi situasi terkendali. Saya monitor terus," ujar Presiden.Baca Juga:
Prabowo menjelaskan pemerintah telah menurunkan puluhan helikopter dan belasan pesawat untuk percepatan penanganan bencana, sementara aparat di lapangan berupaya menjangkau daerah yang masih terisolasi.
Presiden menekankan seluruh unsur pemerintah bergerak cepat dan berinisiatif tanpa menunggu perintah langsung dari beliau.
"Saya bangga melihat aparat di setiap tingkatan berada di tengah rakyat," tambah Prabowo.
Meskipun demikian, desakan agar pemerintah menetapkan bencana nasional tetap mengemuka.
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menilai langkah tersebut penting untuk mempercepat distribusi logistik dan koordinasi antarinstansi.
"Penetapan bencana nasional bukan soal gengsi, tetapi soal memastikan seluruh instrumen negara bisa bergerak maksimal," kata Anies.
Dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, Presiden menyatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus dan membangun hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap).
"Mulai Minggu ini kita sudah mulai membangun sekitar 2.000 rumah. Bahkan rumah-rumah ini bisa langsung menjadi hunian tetap," kata Prabowo.
Presiden juga menekankan agar persoalan lahan tidak menjadi hambatan, dengan memanfaatkan lahan negara, PTPN, atau konsesi hutan bila diperlukan.
BANDA ACEH Matahari Kamis pagi (2/4/2026) menyinari Gampong Lam Manyang, Kecamatan Peukan Bada, saat rombongan tiga srikandi Aceh keluar
EKONOMI
BANDA ACEH Perselisihan antara Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi dan Hasan Basri, akhirnya menemui titik temu. Langkah
POLITIK
MEDAN Kasus dugaan penganiayaan yang menjerat Junara Hutahaean memunculkan kontroversi di persidangan Pengadilan Negeri Medan. Tim penas
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang pria berusia 52 tahun yang bekerja sebagai penjaga malam ditemukan tewas di dalam sebuah ruko di Jalan Ring Road, Kecamata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat, Wahyu Trah Utomo, membantah pernyataan Ammar Zoni dalam pleidoi pribadinya yang menyebut nar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai pekan depan akan melaksanakan pemeriksaan maraton terhadap penyelenggara ibadah haji kh
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Dalam rangka mempersiapkan supervisi tingkat Provinsi Sumatera Utara, Tim Penggerak PKK (TP PKK) Kota Binjai menggelar kegiatan p
PEMERINTAHAN
BINJAI Pemerintah Kota Binjai melalui Sekretaris Daerah (Sekdako) Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, S.Sos., M.M., bersama Kepala Bada
PEMERINTAHAN
JAKARTA Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemanfaatan kayu ha
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan dari Fraksi Demokrat, menyuarakan kemarahan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ka
POLITIK