KPK Periksa 6 Saksi, Bupati Pati Sudewo Diduga Terlibat Pemerasan Caperdes
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggali informasi mengenai penyerahan uang yang diduga digunakan untuk mempermudah pro
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pemerintah pusat masih mampu menangani banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tanpa harus menetapkan status bencana nasional.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (15/12).
"Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan semuanya. Ini tiga provinsi dari 38 provinsi, jadi situasi terkendali. Saya monitor terus," ujar Presiden.Baca Juga:
Prabowo menjelaskan pemerintah telah menurunkan puluhan helikopter dan belasan pesawat untuk percepatan penanganan bencana, sementara aparat di lapangan berupaya menjangkau daerah yang masih terisolasi.
Presiden menekankan seluruh unsur pemerintah bergerak cepat dan berinisiatif tanpa menunggu perintah langsung dari beliau.
"Saya bangga melihat aparat di setiap tingkatan berada di tengah rakyat," tambah Prabowo.
Meskipun demikian, desakan agar pemerintah menetapkan bencana nasional tetap mengemuka.
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menilai langkah tersebut penting untuk mempercepat distribusi logistik dan koordinasi antarinstansi.
"Penetapan bencana nasional bukan soal gengsi, tetapi soal memastikan seluruh instrumen negara bisa bergerak maksimal," kata Anies.
Dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, Presiden menyatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus dan membangun hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap).
"Mulai Minggu ini kita sudah mulai membangun sekitar 2.000 rumah. Bahkan rumah-rumah ini bisa langsung menjadi hunian tetap," kata Prabowo.
Presiden juga menekankan agar persoalan lahan tidak menjadi hambatan, dengan memanfaatkan lahan negara, PTPN, atau konsesi hutan bila diperlukan.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggali informasi mengenai penyerahan uang yang diduga digunakan untuk mempermudah pro
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengingatkan bahwa insentif senilai Rp 6 juta per hari yang diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuha
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Selatan pada awal April 2026 memberikan angin segar bagi Indonesia, di t
EKONOMI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengeluarkan peringatan kepada 2.100 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tergabung
PEMERINTAHAN
TEHERAN Pada Kamis (2/4/2026), Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengklaim bahwa sistem pertahanan udara mereka berhasil menembak j
INTERNASIONAL
JAKARTA Dokter Tifauzia Tyassuma, yang akrab disapa dr. Tifa, akhirnya angkat bicara mengenai bujukan yang diterimanya terkait dengan ka
POLITIK
JAKARTA Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara Harli Siregar mengungkapkan langkah lanjut terkait kasus Amsal Christy Sitepu, y
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Ratusan Pendidik Ikuti Kegiatan yang Fokus pada Transformasi Pembelajaran Masa Depan Kisaran, Kamis (02/04/2026) pukul 10.00 WIB
PENDIDIKAN
ASAHAN Rabu (01/04/2026), Kantor Pusat PT Bank Sumut Medan menjadi lokasi kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pada hari Rabu (01/04/2026), di SDN 015927 Padang Sipirok Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan, telah dilaksanakan kegiatan pen
PENDIDIKAN