Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan 150 Kg Sabu Jaringan Malaysia-Indonesia, 4 Orang Ditangkap
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan sabu seberat sekitar 150 kilogram yang diduga merupakan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Pemerintah menyiapkan pembangunan 1.000 unit hunian tetap bagi korban banjir dan longsor di Sumatera Utara.
Skema pembangunan tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam konferensi pers di Kantor Pemerintah Provinsi Sumut, Jumat, 19 Desember 2025.
Bobby mengatakan, pembangunan hunian tetap merupakan bagian dari program nasional yang dikoordinasikan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan Yayasan Buddha Tzu Chi.Baca Juga:
Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan 2.650 unit rumah untuk korban bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Sumatera Utara mendapatkan jatah 1.000 unit, Aceh 1.000 unit, dan 650 unit dialokasikan untuk Sumatera Barat," kata Bobby.
Menurut Bobby, kerusakan rumah warga akibat bencana terbagi dalam empat kategori, yaitu rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, dan hilang.
Pemerintah, kata dia, memprioritaskan pembangunan hunian tetap bagi warga yang rumahnya hilang total, termasuk lahan yang tak lagi layak dihuni.
"Yang kita utamakan adalah rumah yang hilang. Di Sumut jumlahnya lebih dari seribu. Bukan hanya bangunannya, tetapi tanahnya juga. Ini harus direlokasi," ujarnya.
Bobby menjelaskan, pemerintah kabupaten dan kota telah mengusulkan sejumlah skema penyediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap.
Lahan tersebut berasal dari aset pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga badan usaha milik negara (BUMN).
Ia memastikan proses penyediaan dan peralihan lahan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam status tanggap bencana.
Selain itu, lokasi hunian tetap harus memenuhi aspek keamanan dan legalitas.
"Lokasi harus clear and clean, aman dari banjir dan longsor, serta tidak berada di kawasan industri," kata Bobby.
Bobby menambahkan, Menteri PKP Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dijadwalkan mengunjungi Sumatera Utara pada Minggu mendatang untuk memastikan kesiapan lahan dan legalitas pembangunan.
Pemerintah juga menargetkan peletakan batu pertama di sejumlah daerah terdampak, seperti Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Utara.
Pembangunan hunian tetap tersebut didanai melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut, dari total 2.603 unit hunian tetap, sebanyak 2.500 unit berasal dari dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi dan 103 unit lainnya dari dana pribadi dirinya.
"Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, negara harus hadir dan bertindak cepat," ujar Maruarar.
Bobby mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk peran Yayasan Buddha Tzu Chi, dalam percepatan penanganan pascabencana.
Ia berharap pembangunan hunian tetap dapat segera dimanfaatkan masyarakat terdampak sebagai tempat tinggal yang layak dan aman.*
(k/dh)
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan sabu seberat sekitar 150 kilogram yang diduga merupakan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut memantau temuan fasilitas mewah di kawasan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Amry KS Pelawi, terpidana kasus korupsi pembuatan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menilai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih menghadapi tantangan untuk lo
POLITIK
JAKARTA Advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan tidak setuju dengan rencana pengaturan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengad
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Maskapai TransNusa membuka rute penerbangan langsung Manado (MDC)Makassar (UPG) dan Makassar (UPG)Manado (MDC) mulai Senin, 28
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung mengamankan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 20132017 berin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kasus jaksa berinisial EMN yang diduga menodongkan senjata api kepada warga bernama Ayatullah Komeni di Medan kini berakhir damai.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rencana pemerintah membentuk Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUK Migas) dinilai perlu diarahkan pada pembenahan tata kel
EKONOMI
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mempertanyakan pengelolaan dan pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bog
NASIONAL