Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
NIAS SELATAN – Aliansi Masyarakat Lintas Sektoral Nias Selatan (AMAL-NS), Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara mencapai kesepakatan bersejarah terkait dugaan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh PT. Gruti dan PT. Teluk Nauli.
Kesepakatan ini lahir setelah lawatan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, ke Nias Selatan pada Minggu (21/12/2025).
Dialog terbuka berlangsung di Kaffe Titik Temu, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Senin (22/12/2025), dengan suasana santai namun penuh komitmen.Baca Juga:
Fokus utama pertemuan adalah evaluasi dampak lingkungan dari operasional kedua perusahaan di Kepulauan Batu, Nias Selatan.
Beberapa poin utama kesepakatan antara AMAL-NS, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Balai Pengelola Hutan Lestari Wilayah II, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan antara lain:
1. Mengakui perjuangan AMAL-NS sebagai perjuangan bersama pemerintah daerah dan provinsi.
2. Menerbitkan rekomendasi penutupan secara permanen seluruh aktivitas PT. Gruti dan PT. Teluk Nauli di Kepulauan Batu, yang akan dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara.
3. Melakukan peninjauan langsung lokasi kerusakan hutan dan lingkungan.
4. Melaksanakan audit, investigasi, dan proses hukum terhadap segala bentuk kerusakan hutan, pencemaran lingkungan, serta keterlibatan oknum pemerintah, penegak hukum, dan pihak swasta.
5. Menyusun program reboisasi untuk pemulihan hutan di Kepulauan Batu.
Tokoh masyarakat Nias Selatan, Rendos Halawa, menekankan pentingnya langkah tegas dan transparan dari pemerintah untuk menghentikan seluruh aktivitas kedua perusahaan.
Aliansi masyarakat menilai keberadaan PT. Gruti dan PT. Teluk Nauli telah menimbulkan kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan, dan menutup aliran sungai, sehingga berdampak sosial dan ekonomi jangka panjang bagi masyarakat Kepulauan Batu.
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL