Kejati Sumut Tanggapi Kabar 2 Jaksa Sergai Diamankan Kejagung
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) memberikan tanggapan terkait kabar penangkapan dua jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki lahan kelapa sawit di Aceh, Sumatera Utara, maupun Sumatera Barat.
Ia menyebut tudingan tersebut sebagai fitnah yang disebarkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk koruptor perusak lingkungan.
"Prabowo tidak punya lahan sawit satu hektare pun di bumi Indonesia," kata Hashim dalam acara Perayaan Natal Gereja-Gereja Sumatera Utara di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten Tahun 2025 di Gereja Mulia Raja, Jakarta, Selasa, 23 Desember 2025.Baca Juga:
Hashim menyebut terdapat pemilik lahan sawit ilegal berskala besar yang justru merusak kawasan hutan lindung hingga taman nasional.
Ia mengklaim luas lahan sawit ilegal tersebut mencapai sekitar 3,7 juta hektare dan melibatkan lebih dari 200 perusahaan.
"Pemiliknya adalah orang-orang jahat. Kami menduga mereka inilah yang menyebarkan fitnah bahwa Prabowo memiliki lahan sawit," ujarnya.
Menurut Hashim, narasi tersebut muncul seiring dengan langkah pemerintah yang dinilai semakin tegas dalam penegakan hukum terkait kelestarian lingkungan.
Ia menyebut kelompok yang dirugikan oleh kebijakan itu berupaya menyerang Presiden melalui disinformasi di ruang publik.
"Mereka sangat dirugikan kalau pemerintah menegakkan hukum," katanya.
Hashim juga menuding penyebaran hoaks dilakukan secara terorganisir melalui influencer berbayar dan akun otomatis di media sosial.
Ia menilai cara ini digunakan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo dengan mengaitkannya pada kepemilikan lahan sawit di wilayah yang terdampak bencana alam.
"Kita melihat ada indikasi mereka membayar influencer dan bot di media sosial untuk menyebarkan fitnah," ucapnya.
Selain itu, Hashim mengatakan pemerintah akan menampung aspirasi masyarakat Sumatera Utara terkait perlindungan kawasan hutan.
Salah satu isu yang disorot adalah operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL).
"Saya mendengar pabrik Toba Pulp Lestari sudah ditutup sementara. Harapannya bisa ditutup selamanya," kata Hashim.
Ia menyatakan akan menyampaikan aspirasi masyarakat Sumatera Utara tersebut langsung kepada Presiden Prabowo.*
(d/ad)
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) memberikan tanggapan terkait kabar penangkapan dua jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengenang hari lahir Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno atau Bung Karno, yang diperingati pad
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, dikabarkan masih mengalami syok usai ditangkap oleh Jaksa Agung Muda
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi XIII DPR RI berencana memanggil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) untuk meminta penjelasan terkait kasus dug
NASIONAL
JAKARTA Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritik keras tuntutan 2 tahun 6 bulan penjara terh
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana menerapkan aturan keseragaman warna pada kemasan seluruh produk tembakau, termasuk roko
NASIONAL
JAKARTA Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, resmi naik ke posisi ketiga klasemen sementara Moto3 musim 2026 setelah pembalap Spanyo
OLAHRAGA
MEDAN PT PLN (Persero) menargetkan pemulihan jaringan listrik di Sumatera Utara yang terdampak kerusakan Saluran Udara Tegangan Ekstra T
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan menyeluruh di kawasan Medan Belawan, tidak hanya d
PEMERINTAHAN
LHOKSEUMAWE Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh menyalurkan bantuan kepada 60 lanjut usia (lansia) korban kebakaran di Desa Kampung Jawa,
NASIONAL