Pemprov Bali Siapkan Penyertaan Modal ke BPD Bali, Perkuat UMKM dan Layanan Keuangan
DENPASAR Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan Raperda Provinsi Bali tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangun
EKONOMI
JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menyoroti potensi bencana ekologis di Papua jika hutan hujan dialihfungsikan menjadi kebun sawit.
Menurut Ahok, perluasan sawit demi swasembada energi tidak perlu dilakukan dengan membuka lahan baru di Papua.
"Kalau Anda rubah hutan hujan, rainforest, jadi sawit, tanaman monokultur, di mana flora-fauna kita bisa hidup? Ini akan membawa bencana lagi seperti di Sumatera, karena di Sumatera sudah melampaui," ujar Ahok dalam kanal YouTube resminya dengan judul "Jaga Hutan Papua Jangan Jadikan Lahan Sawit!", Selasa (23/12/2025).Baca Juga:
Ahok mengakui bahwa negara maju dulu menjadi kaya dengan menambang dan menebangi hutan, namun kondisi Indonesia saat ini berbeda.
"Sekarang kita sudah tua, pajak kita bisa balikin enggak untuk pelihara kita, pensiun? Enggak bisa," katanya, menekankan lemahnya sistem jaminan sosial di Indonesia dibandingkan negara maju.
Ia mencontohkan Cina dan Malaysia sebagai negara yang tetap bisa menanam sawit tanpa membongkar hutan.
Menurutnya, Indonesia bisa memanfaatkan lahan bekas tailing tambang untuk menanam sawit alih-alih membuka hutan baru.
"Dikasih pupuk, karena tanaman kan maunya makan pupuk, makan air. Tapi hutannya, ya jangan," jelas Ahok.
Ahok juga menyinggung pengalamannya saat menjadi Bupati Belitung Timur.
Ia menolak penanaman sawit yang mengacu pada skema plasma 20 persen–80 persen karena banyak nomine dan formalitas belaka.
Ia mengusulkan agar lahan sawit dimiliki desa dengan pengelolaan koperasi, sehingga keuntungan kembali ke masyarakat.
"Harusnya waktu disita menjadi milik desa, menjadi milik koperasi rakyat. Harusnya Koperasi Merah Putih yang memegang, bukan BUMN," tegasnya.
Meski menolak alihfungsi hutan Papua menjadi sawit, Ahok menegaskan ia tidak menolak sawit secara keseluruhan.
Lahan bekas tambang atau tandus masih bisa ditanami sawit untuk mendukung ketahanan energi, namun hutan hujan tetap harus dijaga.*
(km/ad)
DENPASAR Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan Raperda Provinsi Bali tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangun
EKONOMI
JAKARTA TIMUR Gerakan Pendidikan Indonesia Baru (GPIB) menggelar roadshow penyuluhan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah (PPKS
PENDIDIKAN
PADANGSIDIMPUAN Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Tapanuli Selatan menggelar pertandingan amal untuk membantu korban bencana banjir bandan
OLAHRAGA
SOLO Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi) mengonfirmasi telah menerima kunjungan Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis di kediamannya beberapa
HUKUM DAN KRIMINAL
JEMBRANA Kepolisian Resor Jembrana mulai mematangkan kesiapan pengamanan arus mudik Lebaran melalui Rapat Koordinasi Awal Pengamanan Ope
NASIONAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menyusun langkah strategis peningkatan kualitas dan akses layanan hukum melalui Rapat Ren
NASIONAL
JAKARTA Menteri Luar Negeri, Sugiono, menyatakan pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan terkait dua Warga Negara Indonesia (WN
PERISTIWA
JAKARTA Keberadaan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, selama 24 hari di Prancis pada bulan September 2024 menuai sorotan publik.
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menegaskan komitmennya dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) dan peningkatan kinerja org
NASIONAL
JAKARTA Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan bahwa salinan ijazah Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), merupakan informasi terbuka
HUKUM DAN KRIMINAL