Selat Hormuz Kembali Panas! Kapal Tanker Dihantam Peluru, Pasokan Energi Dunia Terancam
IRAN Situasi di Selat Hormuz kian mencekam setelah sebuah kapal tanker minyak dilaporkan tenggelam akibat ditembak saat melintasi perair
INTERNASIONAL
JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti aksi Kejaksaan Agung (Kejagung) yang memamerkan tumpukan uang hasil penyelamatan keuangan negara senilai Rp 6,6 triliun, yang diserahkan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada Rabu (24/12/2025) sore.
Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah, menyebut langkah tersebut tidak substansial dan hanya sebatas pencitraan.
"Upaya memamerkan uang hasil rampasan merupakan langkah yang tidak substansial dan hanya bersifat pencitraan belaka," kata Wana dalam keterangan tertulis, Kamis (25/12/2025).Baca Juga:
ICW mencatat, berdasarkan laporan Desember 2024, kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mencapai Rp 300 triliun.
Namun, pengembalian aset baru mencapai 4,8 persen.
Wana menekankan, pemerintah sebaiknya fokus pada pengembalian kerugian negara yang nyata, bukan sekadar menampilkan nominal uang yang dipamerkan.
Penyerahan uang Rp 6,6 triliun dilakukan dengan menyusun tumpukan uang pecahan Rp 100.000 di lobi Gedung Bundar Kejagung.
Presiden Prabowo Subianto hadir dalam acara tersebut, bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Kehutanan.
Selain uang, Satgas PKH juga menyerahkan pengelolaan lahan kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali, mencakup total 896.969,143 hektar pada tahap V.
Dalam 10 bulan terakhir, Satgas berhasil menguasai lahan perkebunan seluas lebih dari 4 juta hektar, dengan indikasi nilai aset mencapai Rp 150 triliun.
Sebagian lahan diserahkan kepada kementerian terkait untuk pemulihan kawasan hutan, konservasi, dan pengelolaan perkebunan.
ICW mendesak agar langkah penegak hukum difokuskan pada upaya nyata untuk memulihkan kerugian negara dan menegakkan keadilan, bukan sekadar menampilkan pencapaian nominal yang mengesankan.*
IRAN Situasi di Selat Hormuz kian mencekam setelah sebuah kapal tanker minyak dilaporkan tenggelam akibat ditembak saat melintasi perair
INTERNASIONAL
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah menghadapi gejolak besar setelah dua pejabat eselon I, Dirjen Cipta Karya Dewi Chomistria
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Isu pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) kembali menguat dalam peta kebijakan energi nasional. Pemerintah menarge
EKONOMI
PALAS Gerakan Mahasiswa Peduli Aspirasi Rakyat (GMPAR) menemukan dugaan penyalahgunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 di Desa Siparau, Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
BALIKPAPAN PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) mencatat tonggak penting dalam pengembangan lapangan migas lepas pantai dengan resmi mengoper
EKONOMI
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Persiapan Pelayanan Idulfitri 1447 H
PEMERINTAHAN
SERGAI Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H. Darma Wijaya meresmikan Gedung Laboratorium Kateterisasi Jantung dan Pembuluh Darah (Cathlab)
KESEHATAN
SERGAI Bupati Serdang Bedagai (Sergai), Darma Wijaya, memimpin apel pagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di halaman Ka
PEMERINTAHAN
MEDAN Larangan merektut tenaga honorer yang tertuang dalam sejumlah regulasi, ternyata tidak berlaku di Madrasyah Tsanawiyah Negeri (MTs
TAPTENG Wakil Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Mahmud Effendi, mendampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, melakukan peninj
PEMERINTAHAN