JAKARTA — Kepolisian Republik Indonesia berencana memperluas pembentukan Desk Ketenagakerjaan hingga ke tingkat provinsi serta kabupaten dan kota.
Langkah ini ditempuh untuk memperkuat penyelesaian persoalan hubungan industrial antara buruh dan pengusaha yang kerap berlarut-larut.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pembentukan Desk Ketenagakerjaan berangkat dari kebutuhan riil di lapangan atas mekanisme penyelesaian sengketa ketenagakerjaan yang lebih efektif.Baca Juga:
"Melihat kondisi di lapangan, kami berinisiatif ikut membantu menyelesaikan persoalan industrial antara buruh dan pengusaha dengan membentuk Desk Ketenagakerjaan," ujar Sigit usai meresmikan Museum dan Rumah Singgah Marsinah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu, 27 Desember 2025.
Sigit menyebut, keberadaan Desk Ketenagakerjaan yang telah lebih dulu dibentuk menunjukkan hasil positif.
Sejumlah konflik hubungan industrial yang sebelumnya berlarut-larut dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut.
"Alhamdulillah, dari desk yang sudah berjalan, beberapa permasalahan industrial yang sempat buntu bisa diselesaikan," kata dia.
Berdasarkan evaluasi tersebut, Polri akan mengembangkan Desk Ketenagakerjaan secara lebih luas, terutama di wilayah dengan konsentrasi industri tinggi.
Pembentukan desk akan dilakukan di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota.
"Ke depan, khususnya di wilayah industri, akan kita bentuk Desk Ketenagakerjaan di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota," ujarnya.
Menurut Sigit, penentuan wilayah prioritas akan dilakukan melalui koordinasi dengan seluruh konfederasi buruh.
Polri akan membuka ruang diskusi untuk memetakan daerah-daerah yang paling membutuhkan kehadiran desk tersebut.
"Kami akan diskusikan bersama konfederasi buruh, wilayah mana saja yang membutuhkan Desk Ketenagakerjaan," kata Sigit.
Ia menegaskan, kehadiran Desk Ketenagakerjaan diharapkan menjadi solusi atas persoalan ketenagakerjaan yang selama ini sulit diselesaikan melalui mekanisme konvensional.
Dalam pelaksanaannya, pendekatan persuasif akan diutamakan, sementara penegakan hukum menjadi opsi terakhir.
"Kita mulai dari cara-cara yang paling soft. Namun, jika memang harus menegakkan aturan, tentu akan ditegakkan," ujarnya.
Sebelumnya, Polri meluncurkan Desk Ketenagakerjaan sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas hubungan industrial, sekaligus memberikan saluran bagi pekerja untuk menyampaikan keluhan secara terukur dan berkeadilan.*
(km/ad)
MEDAN Wali Kota Tanjung Balai, Mahyaruddin Salim, SE, MAP, menghadiri acara buka puasa bersama yang digelar Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
PEMERINTAHAN
DENPASAR Polda Bali memusnahkan barang bukti narkotika senilai sekitar Rp 23,5 miliar, Rabu (4/3/2026), di halaman depan Ditnarkoba Pold
NASIONAL
BANDA ACEH Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk. H. M. Faisal Ali, yang akrab disapa Abu Sibreh, memuji kinerja Kapolda A
NASIONAL
DENPASAR Memasuki hari keempat pelaksanaan Operasi Cipta Kondisi (Cipkon) Agung 2026, Polda Bali menegaskan komitmennya menjaga keamanan
NASIONAL
DENPASAR Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Polresta Denpasar menggelar sosialisasi tertib berlalu lintas kepada para pemoho
NASIONAL
DENPASAR Kepala Polsek Denpasar Timur Komisaris Polisi I Ketut Tomiyasa memimpin apel jam pimpinan di halaman Markas Komando Polsek Dent
NASIONAL
BATUBARA Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri 02 Desa Kampung Lalang, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Sumatera
PENDIDIKAN
JAKARTA Aparat TNI terlibat baku tembak dengan kelompok bersenjata yang disebut sebagai bagian dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Ke
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap nilai kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 yang menjerat man
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketegangan diplomatik antara Amerika Serikat dan Spanyol memuncak. Presiden AS Donald Trump mengancam akan memutus hubungan perd
INTERNASIONAL
